Indonesiainside.id, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan, dalam 25 hari kerja ini sudah mengunjungi beberapa daerah di Indonesia untuk menjaring masukan dari pelaku usaha di sektor perikanan.
“Dalam tiap kunjungan kita menangkap harapan masyarakat pesisir para petangkap, budidaya dan nelayan dilakukan perubahan kebijakan,” ujar Edhy di sela Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR, Rabu (20/11).
Dia menyebutkan, banyak mendapat keluhan terkait permasalahan izin yang lama atau ada yang tidak mendapat izin. Padahal mereka sudah lama mengajukan atau sudah bayar bajak, namun hingga kini izinnya belum keluar. “Kita tiap hari marathon mencari jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang mengganjal,” ujar Edhy.
Kemudian Rencana pemberian kapal maling ikan yang telah inkrah ke nelayan itu sebanyak 72 kapal, dan 45 masih dalam kondisi baik. “Ini bisa diperuntukkan lain dan tinggal negara mau meberikan ke siapa.” Ujar Edhy.
Dia menyebutkan, sekarang ada beberapa kapal mangkrak sebnayak 446 unit. Terdiri dari kapal eks asing atau kapal Indonesia mau diapain.
“Kita sudah rapat dengan Menko Maritim bersama Menteri Keuangan dan Jaksa Agung agar permasalahan kapal tersebut jelas dan tidak timbul permasalahan di kemudian hari,” katanya.
Selain itu, lanjutnya, ada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang menyulitkan nelayan dan memberatkan pelaku usaha perikanan. “Ini harus diselesaikan,” tegasnya.
Untuk itu, dia akan terus membuka komunikasi dengan siapa saja dan semua pihak. “Mulai mitra kemitraan, pelaku usaha, masyarakat pesisir dan nelayan,” pungkasnya. (*/Dry)
