Sowan ke Menteri Edhy, Nelayan Minta Aturan WPP Ditinjau Ulang

Ilustrasi nelayan memilih ikan di terminal Pelabuhan Perikanan Samudera Koetardja, Desa Lampulo, Banda Aceh, Kamis (18/4). Foto: Antara

Indonesiainside.id, Jakarta — Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo melaksanakan Stakeholders Meeting Bidang Perikanan Tangkap dengan sekitar 15 himpunan nelayan di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jakarta.

Kelima belas aliansi yang hadir yaitu Paguyuban Nelayan Jawan Tengah, Mitra Nelayan Sejahtera, Jaringan Nelayan Matahari Indonesia, Aliansi Nelayan Indonesia, Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI), Masyarakat Perikanan Nusantara, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI), Serikat Nelayan Indonesia, Persatuan Nelayan Tradisional, Aliansi Penyuluh Perikanan Bantu, Koperasi Perikanan Laut Mina Sumitra, Himpunan Nelayan Tradisional, dan Kesatuan Pelaut Perikanan Indonesia (KPPI).

Salah satu pengurus paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera, Eko Budiono menyampaikan hambatan yang dihadapinya terkait pembatasan lokasi daerah penangkapan ikan. Saat ini, izin lokasi penangkapan ikan dibatasi dalam satu Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).

Di sisi lainnya, ukuran kapal tangkap disyaratkan berukuran maksimum 150 GT berdasarkan Surat Edaran Nomor D.1234/DJPT/PI.470.D4/31/12/2015 tentang Pembatasan Ukuran GT Kapal Perikanan.

Eko menilai, kedua peraturan tersebut menyulitkan nelayan karena ukuran kapal dibatasi namun nelayan harus melaut ke lokasi yang semakin jauh. Untuk itu, Eko berharap agar pemerintah meninjau kembali peraturan mengenai pembatasan lokasi daerah penangkapan ikan dan pembatasan ukuran kapal perikanan.

“Jadi, kami mohon Bapak dapat mengembalikan aturan lokasi penangkapan itu menjadi dua WPP sebagaimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2013. Kedua, demi keselamatan pelayaran dan kelayakan kapal di tengah laut, kami mohon kiranya pembatasan ukuran kapal ditinjau kembali dan dikembalikan menjadi 150-200 GT,” pintanya, Selasa (19/11).

Dia juga menyampaikan masukan terkait pembatasan dan pengawasan impor ikan salem. Ia mengatakan bahwa impor ikan salem membuat harga ikan layang hasil tangkapan nelayan menjadi turun. (*/Dry)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here