Indonesiainside.id, Jakarta – Total penerimaan pajak untuk wajib pajak produsen film nasional, FTV, Sinetron dan program televisi lain dengan pembayaran PPN lebih dari RP 1 miliar, hanya menghasilkan 0,02% dari total penerimaan pajak.
Rendahnya kontribusi film bagi perekonomian nasional, terlihat dengan pertumbuhan akses bioskop yang belum merata. Jumlah bioskop terus tumbuh, namun tingkat sebaran masih terkonsentrasi di pulau Jawa. Masyarakat pelaku film sangat membutuhkan ruang-ruang pemutaran alternatif yang lebih banyak dan merata.
LIPI bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menemukan temuan berupa tarif pajak tontonan yang beragam dan cukup tinggi di sejumlah daerah. Hal tersebut menyebabkan terhambatnya pertumbuhan investasi bioskop di daerah.
Djonny Syafruddin, Ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Indonesia (GPBSI) berpendapat, jika permasalahan pajak, bukanlah hal yang baru di Indonesia.”Pajak ini bukan produk pemerintah kita, ini produk pemerintah Belanda. Sudah selama 1919 tahun kita mengikuti pajak sebanyak 35%. Jarang mencapai 10% dan itu baru DKI,” jelas Donny saat ditemui di Jakarta, Rabu (27/11).
Djonny menyetujui usulan LIPI dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang meminta Dirjen Pajak memberlakukan pemerataan pajak bioskop sebesar 10%. “Pajak di Indonesia masih beragam kalau bisa disamaratakan sebanyak 10 persen yang membedakan daerah. Ini rawan korupsi, kalau 10 persen rata semuanya,” ujar Djonny.
Sebagai ketua umum GPBSI, Djonny melihat jika preferensi penonton film di Kawasan Jabodetabek lebih condong ke film impor, sedangkan penonton film di kabupaten/kota ternyata lebih menyukai film nasional.
“Penonton film di kabupaten/kota lebih menyukai film nasional yang bergenre horor, komedi, atau relijius seperti di Kota Tegal, Ternate, Bandung, Yogyakarta, Makassar, dan lain-lain,” ucapnya.
Menurutnya, hehadiran bioskop di kabupaten/kota dapat menjadi wahana untuk mendongkrak perekonomian di wilayah tersebut. Selain itu, kehadiran bioskop di daerah juga merupakan penyumbang jumlah penonton film nasional. (PS)
