Pindah Ibu Kota Negara, Bappenas Kaji 43 Regulasi

Suharso Monoarfa
Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Jumat (29/11). Foto: Bantolo/Indonesiainside.id

Indonesiainside.id, Jakarta-Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Untuk itu, dibutuhkan dasar hukum yang jelas.

Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan, pemindahan IKN membutuhkan terobosan melalui pendekatan omnibus law.

“Bappenas sudah mengkaji 43 regulasi terdiri dari 14 Undang-Undang dan selebihnya berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri sebagai dasar regulasi pemindahan Ibu Kota Negara,” ujar Suharso usai Lokakarya Penerapan Omnibus Law dalam pelaksanaan Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara, di Hotel Arya Duta Jakarta, Jumat (29/11).

Dia menyebutkan, sebanyak 14 undang-undang yang terbagi menjadi tujuh bagian. Di antaranya empat undang-undang terkait pengaturan kedudukan ibu kota negara, empat undang-undang terkait batas dan wilayah, dan tiga undang-undang terkait bentuk dan susunan pemreintahan.

Kemudian, dua undang-undang terakit kawasan khusus pusat pemerintahan, satu undang-undang terkait penataan ruang, satu undang-undang terkait lingkungan hidup, dan satu undang-undang terkait penanggulangan bencana

“Kita sudah menyisir UU tersebut dan sekitar 43 UU yang akan dikaji. Sejauh ini naskah akademik sudah selesai. Usulan ke DPR menjadi Prolegnas sudah dilakukan. Nah sekarang sedang menyiapkan legal drafting-nya,” jelas dia. (*/Dry)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here