Ikatan Awak Kabin Garuda: Usut Tuntas Keterlibatan Jajaran Direksi

Ketua IKAGI, Zaenal Muttaqin
Ketua IKAGI, Zaenal Muttaqin, Jakarta, Jumat (6/12). Foto: Annisa Fadhilah/Indonesiainside.id

Indonesiainside.id, Jakarta – Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (Ikagi) menilai pencopotan Ari Askhara dari posisi Dirut Garuda Indonesia belum final, karena belum ada rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB). Di sisi lain, Ikagi meminta Kementerian BUMN mengusut tuntas keterlibatan jajaran direksi lain.

“Pasalnya, masih banyak jajaran direksi yang berupaya melakukan langkah-langkah kebijakan merugikan terhadap awak kabin dan juga terhadap perusahaan, anak perusahaan, karyawan. Juga, secara langsung dan tidak langsung terhadap masyarakat sebagai penumpang,” ujar Ketua Umum IKAGI, Zaenal Muttaqin, di Jakarta Selatan, Jumat (6/12).

Dia menambahkan, setelah pencopotan Ari Askhara ini, jajaran direksi Garuda Indonesia diharapkan bisa diisi oleh sosok-sosok yang profesional, berakhlak, dan beretika baik. Sehingga mampu mewujudkan perusahaan yang menguntungkan bagi semua pihak.

Dia juga mengatakan, siapa pun pengganti dari Ari Askhara, jangan sampai memakai Garuda untuk membanggakan diri. Namun, diharapkan sosok baru itu bisa menyejahterahkan karyawan bahkan menyejahterakan bangsa.

“Kami dari awak kabin ingin menjadikan bahwa kasus Ari Askhara adalah sebuah pelajaran penting, sehingga nantinya Garuda Indonesia menjadi perusahaan yang baik,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir akhirnya memberhentikan Dirut PT Garuda Indonesia Tbk Ari Aksara karena diduga terlibat dalam penyelundupan motor Harley dalam bentuk terurai di pesawat baru maskapai tersebut. Erick Thohir juga mengaku akan mengevaluasi secara menyeluruh direksi dan komisaris Garuda.

“Prosesnya, kami akan mengajukan, terus RUPSLB, langsung menunjuk PLT,” ujar Erick.

Menurut Erick, Dewan Komisaris Garuda dan Komite Audit telah mengikirim surat rekomendasi kepada dirinya terkait masalah ini. “Saya sangat sedih, ini masalah integritas dan tata kelola perusahaan (good corporate governance/GCG),” paparnya.

Erick menilai kasus penyelundupan motor Harley dan sepeda Brompton ini bukan hanya masalah integritas, tapi sudah menyangkut masalah pidana yakni menyelundupkan barang mewah. “Ada masalah pidana yang memberatkan,” tuturnya. (*/Dry)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here