Ironi Calon Ibu Kota Baru, Masyarakat Kaltim Sulit dapat BBM

Ilustrasi. Foto: Arah

Indonesiainside.id, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR Rudy Mas’ud prihatin dengan kelangkaan BBM di Kalimantan Timur. Menurutnya, kondisi ini ironi mengingat Kaltim merupakan penyumbang devisa negara hingga Rp600 triliun dari hasil sumber daya alam.

“Seperti kita lihat, kami seperti hidup bagai tikus yang mati di lumbung padi. BBM subsidi dan non subsidinya langka bahkan gasnya pun juga langka,” terang Rudy usai menerima audiensi DPRD Provinsi Kaltim, di Gedung DPR RI kemarin (6/12).

Karenanya, dia mendorong Direktorat Jenderal (Ditjen) Migas dan BPH Migas mengawasi penyaluran BBM. Khususnya BBM bersubsidi.

“Itu nanti mestinya ada dari Dirjen Migas dan BPH Migas yang merupakan regulatornya dan pelaksanaan lapangannya merupakan bagian dari Pertamina,” jelas Rudy.

Rudy mengatakan, jika pemberian kuota BBM tidak bisa hanya mempertimbangkan faktor jumlah populasi masyarakat di suatu daerah. Tetapi perlu juga melihat luas wilayah di suatu daerah.

Sebab, katanya, jika hanya mempertimbangkan dari jumlah penduduk saja, maka Pulau Jawa yang dihuni oleh 60 persen jumlah masyarakat Indonesia akan menjadi daerah terbanyak yang menerima kuota BBM.

Dia menambahkan, penyesuaian kuota BBM untuk Kaltim sebagai Ibu Kota Negara baru harus menunggu penyelesaian UU Ibu Kota Negara (IKN) yang akan dibahas DPR RI dengan pemerintah tahun depan sebagai RUU prioritas 2020.

Rudy pun meminta agar DPRD Provinsi Kaltim dapat memberikan naskah akademik, sehingga aspirasi yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakatnya dapat dikawal. (*/Dry)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here