Sri Mulyani Ternyata Pernah Naik Sepeda Brompton

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengendarai sepeda Brompton dalam kegiatan sepeda santai saat peringatan Hari Oeang ke-71, pada 28 Oktober 2017. Foto: Facebook Kementerian Keuangan

Indonesiainside.id, Jakarta – Sebuah foto Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang mengendarai sepeda Brompton jadi perbincangan di media sosial. Sepeda merek ini adalah sepeda yang diduga turut diselundupkan oleh mantan Dirut PT Garuda Indonesia, Ari Askhara bersama motor Harley Davidson dalam pesawat Airbus A330-900 Neo.

Foto tersebut menampilkan wajah riang Sri Mulyani bersama suaminya, Tony Sumartono, yang sedang mengendarai sepeda lipat seharga puluhan juta itu. Sri Mulyani terlihat berpose menaiki sepeda berwarna hitam. Sedangkan Tony menunggang sepeda warna hijau.

Saat menggelar jumpa pers soal penyelundupan Harley Davidson dan dua sepeda Brompton di Kementerian Keuangan, Kamis silam (5/12), Sri sempat heran. Bagaimana rasanya mengendarai sepeda mewah tersebut.

“Ini sepeda harga Rp 50 juta bisa bagaimana rasanya?” candanya di depan awak media sembari tersenyum.

Kementerian Keuangan buka suara soal foto tersebut. Pegawai kementerian menjelaskan bahwa Foto tersebut diambil pada acara Sepeda Santai dalam rangkaian Hari Oeang Republik lndonesia (HORI) tahun 2017.

“Sepeda tersebut tidak dimiliki oleh Menteri Keuangan dan suami, namun disediakan oleh panitia HORI 2017,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan RI, Nufransa Wira Sakti, Ahad (8/12) lewat keterangan tertulis.

Dia mengatakan, walaupun Menteri Sri Mulyani pernah mengendarai sepeda tersebut, Sri dikatakan tidak mengetahui mengenai merk-merk sepeda. Sri Mulyani hanya hanya mengendarai sepeda yang dipinjamkan panitia HORI 2017.

“Sehingga wajar bila Menkeu merasa belum pernah mengetahui mengendarai sepeda tersebut,” kata Wira.

Sehubungan dengan kasus di Garuda, yang dipermasalahkan bukan merk sepeda tersebut. Namun proses import yang ilegal sehingga melanggar aturan kepabeanan.

“Sepanjang bukan barang yang dilarang untuk diimpor dan telah memenuhi ketentuan, termasuk membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor, maka impor dianggap legal atau sah secara hukum,” katanya. (*/Dry)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here