1001 Solusi Mengangkat Tekanan Defisit BPJS Kesehatan

Kantor Cabang BPJS Jalan Raya Kelapa Dua, Jakarta Barat. Foto : Muhammad Zubeir/Indonesiainside.id

Indonesiainside.id, Jakarta – Adagium yang menyatakan “Kesehatan itu Mahal Harganya” adalah benar adanya. Adagium ini akan sangat terasa ketika melihat upaya Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan banting tulang mengatasi masalah pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Tahun ini, BPJS Kesehatan memproyeksi defisit program JKN berada pada angka Rp16 triliun. Proyeksi ini lebih rendah dari sebelumnya Rp32,89 triliun, karena ditopang oleh kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar mengatakan bahwa masalah defisit akan terus menghantui pembiayaan JKN. Per 31 Oktober kemarin, BPJS mencatat terdapat utang yang sudah jatuh tempo sebesar Rp 21,16 triliun.

“Yang out spanding claim itu sekitar Rp2,7 triliun, yang akan jatuh tempo 1,7 jadi kalau ditotal bisa sampai 25 triliun,” kata Timboel saat berbincang dengan Indonesiainside.id belum lama ini.

Pemerintah telah merilis Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Peraturan ini memastikan kenaikan iuran akan berlaku mulai 1 Januari 2020.

Bagaimana BPJS Watch memandang kenaikan ini, dan upaya apa yang seharusnya dijalankan pemerintah agar tak terjebak dalam lingkaran defisit dan utang dengan rumah sakit? Berikut wawancara Indonesiainside.id dengan Timboel.

Bagaimana penilaian anda terhadap Perpres 75/2019 tersebut?

Dengan adanya Perpres 75/2019 maka kenaikan iuran sudah dilakukan per 1 Januari. Jadi saya mendorong pemerintah membantu BPJS Kesehatan agar cash flownya lancar, supaya utangnya tidak besar.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here