Perampingan Eselon III Berlaku Pertengahan 2020, Ini Besaran Fasilitas Tunjangan Kinerjanya

aparatur sipil negara
Aparatur Sipil Negara dari luar daerah mengikuti upacara di Balai Kota Bandung. Foto: Antara

Indonesiainside.id, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah mengeluarkan edaran perampingan eselon III dan IV pada pertengahan 2020. Selama ini, eselon III dan IV diberikan besaran fasilitas tunjangan kinerja yang cukup menggiurkan oleh negara.

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), satu orang berpangkat eselon III memiliki fasilitas tunjangan kinerja minimal Rp 37,2 juta hingga Rp 46,4 juta per tahun. Dengan jumlah pegawai eselon III sebanyak 98.658 orang (per Juni 2019), maka jumlah anggaran tunjangan kinerja untuk pegawai eselon III secara keseluruhan ialah Rp 3,67 triliun hingga Rp 4,57 triliun.

Sementara untuk pegawai eselon IV yang berjumlah 327.058 orang, fasilitas tunjangan kinerjanya berkisar Rp 22,9 juta – Rp 28,7 juta. Maka total fasilitas tunjangan kinerja eselon IV berkisar Rp 7,48 triliun hingga Rp 9,38 triliun.

Hingga saat ini, sudah ada dua kementerian yang menyelesaikan perampingan eselon dengan menghapus jabatan struktural eselon III dan IV, yakni Kementerian PANRB dan Kementerian Keuangan.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta proses perampingan birokrasi, dengan menghapuskan jabatan struktural eselon III, IV dan V di instansi pemerintahan, jangan sampai menimbulkan kegaduhan di kalangan aparatur sipil negara (ASN).

Wapres meminta penyederhanaan birokrasi harus dilakukan secara cermat, objektif, transparan, adil, serta menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga risiko dari perubahan sistem birokrasi tersebut sedikit.

“Yang perlu kita cari adalah solusi yang memberikan dampak terkecil,” kata Wapres di Jakarta, belum lama ini.

Selaku Ketua Pengarah KPBRN, Wapres Ma’ruf meminta seluruh menteri terkait untuk berkoordinasi dan bekerja untuk mencapai reformasi birokrasi yang tetap memperhatikan prinsip keadilan dan menjaga kesejahteraan ASN.

“Lembaga pemerintah harus semakin sederhana, simpel dan lincah. Kecepatan melayani menjadi kunci bagi reformasi birokrasi,” tambah Wapres.

Sementara itu, Peneliti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Henny Prasetyowati mengatakan, upaya mengurangi jumlah pejabat bisa memberikan penghematan bagi negara. Seperti pemangkasan eselon III dan IV yang direncanakan pemerintah.

Negara berpotensi menghemat APBN Rp 11 triliun hingga Rp 14 triliun jika posisi eselon III dan IV dipangkas semua. “Dengan catatan, orang yang dipindahkan dari jabatan eselon III dan IV tersebut tidak menerima tunjangan kinerja sama sekali di posisi barunya, sehingga besarannya tentu akan berubah. Ini hanya asumsi,” ujar Henny di Jakarta, Minggu (15/12).(*/Dry/Ant)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here