Indonesiainside.id, Jakarta – Kementerian PUPR akan mengalokasikan Rp11 triliun untuk program KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Anggaran tersebut akan digelontorkan untuk 102.500 unit rumah pada 2020.
Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR, Eko D Heripoerwanto mengatakan, alokasi dana FLPP 2020 sudah termasuk pengembalian pokok sebesar Rp2 Triliun. Juga meliputi Top-Up FLPP TA 2019 (Dana Talangan BTN per 23 Desember 2019 sebanyak 11.745 Unit dan Rp1,2 Triliun).
“Sebenarnya istilahnya bukan tambahan, tetapi pelaksanaan FLPP yang dipercepat karena kita akan menggunakan anggaran 2020 ditarik ke depan, tahun 2019,” jelasnya Eko dikutip keterangan resminya, Jumat (27/12).
Penyaluran KPR FLPP melalui Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (LPDPP) bekerjasama dengan Bank Pelaksana. Sementara untuk SBUM sebesar Rp 600 miliar bagi 150.000 unit rumah, SSB sebesar Rp3,86 triliun, dan BP2BT sebesar Rp 134,4 miliar bagi 312 unit rumah.
Target tersebut, menurut Eko dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan serapan pasar hingga maksimum kurang lebih sebanyak 50.000 unit. Hal ini dikarenakan BP2BT berasal dari pinjaman atau hibah luar negeri, yang kenaikan target output dan anggarannya tidak memerlukan persetujuan DPR.
Hingga 23 Desember 2019, penyaluran FLPP telah mencapai 77.564 unit. Adapun dana yang telah dikucurkan adalah sekitar Rp7,6 miliar.
Sementara, realisasi bantuan Subsidi Selisih Bunga mencapai 99.907 unit. Adapun target yang dipatok pemerintah untuk penyaluran FLPP dan SSB pada tahun ini, masing-masing adalah 68.858 unit dan 100.000 unit.
Tak hanya dua program tersebut, layanan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan alias BP2BT juga mencapai angka Rp205,7 miliar dari target Rp207,16 miliar.
Walaupun demikian, untuk penyaluran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan alias SBUM masih di bawah target. Hingga 23 Desember, tercatat baru 161.747 unit yang mendapat fasilitas tersebut, dari target 237 ribu unit. (*/Dry)
