Kami Tak Dilibatkan Dalam Proses, Ini Mencoreng Pancasila

Konferensi Pers KSPI, di Jakarta. Foto: Annisa Fadhilah/Indonesiainside.id

Indonesiainside.id, Jakarta – KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) mengaku sebagai serikat pekerja, pihaknya tak pernah diajak dalam proses omnibus law cipta lapangan kerja. Bagi mereka, hal ini mencoreng Pancasila pada sila ke-5. “Kami tidak pernah dilibatkan dalam proses tersebut. Kami hanya diundang, disuruh tanda tangan,” ujar Presiden KSPI, Said Iqbal, di Jakarta pada Sabtu (28/12).

Menurut Iqbal, hal ini mencoreng Pancasila pada sila ke-5 yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia merasa proses omnibus law cipta lapangan kerja hanya dilibatkan para pengusaha tanpa mendengar pihak pekerja atau buruh.

“Mengatasnamakan investasi, para pengusaha membuat omnibus law ini dan pengarahnya, Menko Perekonomian punya latar belakang pengusaha. Padahal yang akan menjalankan isi undang-undang itu kita sendiri, para pekerja,” uhar Iqbal.

Bahkan menurut Iqbal, tak ada proses dengar pendapat publik menganai omnibus law ini. “Padahal proses itu di luar negeri ada loh,” tambah Iqval

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Surat Keputusan Kepmenko No. 378 2019, pada 9 Desember 2019 menunjuk 127 orang untuk menginventarisasi masalah dan memberikan masukan terkait omnibus law. Dalam menyerap aspirasi publik, mereka akan melibatkan beberapa pihak, termasuk akademisi dan pihak lain yang dipandang perlu.

Satuan Tugas (Satgas) omnibus law bersama Pemerintah dan Kadin ini dipimpin oleh Ketua Kadin (Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia), Rosan Roeslani. Sedangkan Menko Perekonomiab, Airlangga sendiri menjabat pengarah.

Omnibus law sendiri, ringkasnya, adalah undang-undang yang mungkin mencabut atau mengubah beberapa UU yang sudah ada. Dalam hal ini, satgas ditugaskan menggarap omnibus law cipta lapangan kerja dan perpajakan. (PS)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here