Cerita Menteri ESDM Tentang Penyimpangan Penyaluran BBM Subsidi

Arifin Tasrif
Menteri ESDM, Arifin Tasrif. Foto: Istimewa

Indonesiainiside.id, Jakarta – Menteri ESDM, Arifin Tasrif mengaku pernah memergoki praktik penyimpangan penyaluran bahan bakar motor (BBM) subsidi. Praktik tak terpuji ini, menurutnya, banyak terjadi di daerah.

“Bagaimana praktek-praktek pengisian itu dilakukan di depan mata, di depan SPBU kemudian mengopernya di seberang jalan dan kemudian kembali lagi untuk mengisi di SPBU,” ujar Arifin, Senin (30/12) di Jakarta.

Pengalamannya itu disampaikan saat penyerahan Surat Keputusan (SK) Penugasan dan Kuota Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) 2020 kepada Badan Usaha Penerima Penugasan dan Gubernur seluruh Indonesia, siang tadi.

Dia mengungkapkan ketersediaan BBM Bersubsidi sering mengalami kekurangan atau over kuota. Penyimpangan distribusi disebut sebagai salah satu faktor kuota BBM selalu jebol.

Dia menegaskan badan usaha yang ditugaskan serta pemerintah daerah aktif melakukan pengawasan. Arifin mengimbau untuk melakukan pengawasan secara bersama-sama, disamping melakukan upaya digitalisasi nozzle.

“Kita memanfaatkan teknologi (digitalisasi nozzle) yang saat ini sudah dilakukan separuh dan diharapkan tahun 2020 akan selesai,” kata Arifin.

Terkait over kuota BBM Bersubsidi, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa mengusulkan untuk merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

“Pada bulan Juli 2019, kami pernah mengusulkan secara resmi untuk merevisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. Di dalam surat kami itu, kami mengusulkan dalam lampiran Perpres itu perlu ada penyesuaian,” kata Fanshurullah.

Saran pertama, kendaraan roda enam tidak lagi menggunakan BBM Bersubsidi, termasuk kereta api umum, dan barang. Kemudian, menghilangkan kata kincir pada pembudidaya ikan skala kecil.

“Usulan keempat yang diusulkan oleh Menteri Kelautan yang lama Ibu Susi untuk memberikan BBM Bersubsidi hanya kepada kapal bertonasi 10 GT kebawah saja,” urai Fansurullah.

Usulan-usulan tersebut diyakini Fansurullah akan dapat mengurangi potensi terjadinya over kuota BBM Bersubsidi yang sudah ditetapkan seperti yang terjadi tahun ini. (*/Dry)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here