Indonesiainside.id, Jakarta – Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Basuki Hadimuljono mengaku tak mau mendebatkan soal metode normalisasi atau naturalisasi Sungai Ciliwung dalam penyelesaian banjir yang menimpa Jabodetabek, saat ini. Menurutnya kedua metode itu sama saja.
“Mau naturalisasi mau normalisasi sama saja. kan sudah banyak dibahas dengan pemerintahan daerah, intinya semua butuh dilebarkan,” ujar Basuki Hadilmuljono, di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat (03/01).
Basuki mengatakan, di video Anies Baswedan, naturalisasi yang dimaksud Anies Baswedan ialah sama saja. Menurut dia, inti naturalisasi ialah sungai itu dilebarkan dan kemudian dibikin dan penampung air yang lebih banyak.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diberbagai media mengatakan dirinya punya program dalam mengatasi banjir di Ibu kota, bernama naturalisasi. Meski sama dengan normalisasi yaitu menata aliran sungai dan kawasan pinggir sungai tetapi Anies mengatakan naturalisasi berbeda dengan normalisasi yang digagas oleh gubernur sebelumnya. Program naturalisasi itu ternyata tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 31 Tahun 2019, tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air secara Terpadu dengan Konsep Naturalisasi.
Dalam pergub tersebut, naturalisasi didefinisikan sebagai cara mengelola prasarana sumber daya air melalui konsep pengembangan ruang terbuka hijau. Dengan tetap memperhatikan kapasitas tampungan, fungsi pengendalian banjir, dan konservasi.
Dalam pembangunan prasarana sumber daya air sebagai pengendali banjir Jakarta. Naturalisasi dilengkapi dengan ruang terbuka hijau, hal itu sebagai sarana perkembangan ekosistem prasarana sumber daya air dan tempat interaksi masyarakat.(*/Dry)
