Satgas Kuda Laut Bentukan Menteri ESDM dan Kapolri, Apa Fungsinya?

Sekretaris Jendral Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo (kiri), Menteri ESDM Arifin Tasrif (tengah), Kapolri Jendral Izham Azis (kanan)
Sekretaris Jendral Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo (kiri), Menteri ESDM Arifin Tasrif (tengah), Kapolri Jendral Izham Azis (kanan), Jakarta. Foto: Annisa Fadhilah/Indonesiainside.id

Indonesiainside.id, Jakarta – Bahan bakar minyak (BBM) merupakan komoditas yang dibutuhkan rakyat. Oleh karena itu, Kapolri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendari) membentuk satuan tugas (satgas) ‘kuda laut’.

“Ini komitmen kuat untuk mengawasi distribusi BBM, maka terbentuk tim yang terdiri dari Kabareskrim dan Kemendari juga membawahi para pimpinan daerah yang akan bisa melakukan penawasan sesuai wilayah masing-masing. Semoga 2020 distribusi BBM berjalan lancar dan tepat sasaran,” ujar Menteri ESDM, Arifin Tasrif, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (9/1).

Kapolri Jenderal Idham Azis mengatakan dalam menjalankan komitmen pengawsan BBM ini, dirinya menyuruh Kapolda dan Kapolres mengatasi distribusi di daerah. Sedangkan di Jakarta, Kepala BPH Migas dan Bareskirim Polri membuat satgas ‘Kuda Laut’ hingga Polsek untuk mengawasi distribusi BBM di Jakarta.

“Undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pada pasal 14 ayat 3 menetapkan urusan pengawasan energi dan mineral, minyak, gas bumi itu kewenangan pemerintah. Tetapi, Perpres tentang penyediaan, pendistrbusian, dan harga jual eceran, badan pengatur dapat bekerjasama dengan daerah. Oleh karena itu, daerah para gubernur dan bupati bekerja sama dengan pusat harus ikut mengawasi distribusi BBM, agar tepat sasaran,” ujar Sekretaris Jendral dari Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo.

Salah satu faktor pembentukan satgas ini dilatarbelakangi oleh penyaluran JBT minyak solar pada tahun 2019 yang melebihi batas kouta. “Kami perlu mengambil langkah taktis dan strategis seperti ini sehingga dengan penguatan dan efektivitas pengawasan BBM di seluruh wilayah NKRI mampu menekan impor BBM sehingga defisit neraca perdagangan migas dapat diperbaiki,” ujar Arifin.

Upaya lain yang ditempuh Kementerian ESDM untuk mengawasi distribusi BBM adalah menugaskan PT Pertamina (Persero) memasang teknologi IT pada setiap nozzle atau corong minyak, guna mendata ketepatan penyaluran bensin jenis pelayanan masyarakat (public service obligation/PSO) dan non-PSO. Di samping itu, Kementerian ESDM juga membuat Posko Nasional ESDM yang berlokasi di kantor Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).(*/Dry)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here