Gaji PPPK Daerah Ditanggung Pusat, Sri Mulyani: Ini Boros

Sri Mulyani bersama jajarannya dalam rapat bersama Komite IV, DPD RI (Foto: Annisa Fadhilah)

Indonesiainside.id, Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mempermasalahakan banyaknya daerah yang menyerap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini berpengaruh ke belanja pegawai daerah.

“Banyak daerah yang merekrut pegawai
PPPK yang gajinya menggunakan dana daerah. Namun, saat pensiun pemerintah pusat yang tanggung, bahkan gaji pun pemerintah pusat yang tanggung,” ujar Sri Mulyani, di Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Jakarta, Selasa (14/1).

Sri Mulyani mengatakan, dana bantuan gaji PPPK berasal daei Dana Alokasi Umum (DAU) itu terdiri di alokasi dasar, yaitu belanja pegawai ditambah celah fiskal, yang terdiri dari kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal.

“Kalau banyak menggaji pegawai, ini akan boros. Terutama dalam alokasi dasar,” ujar Sri Mulyani.

Sementara itu dana bantuan gaji untuk PPPK selama 6 bulan ialah Rp 1,4 triliun, untuk formasi PPPK 2020 berjumlah 150.432 pegawai. Jumlah pegawai PPPK 2020 lebih besar dari jumlah pegawau PPPK 2019 sebesar 128.262 pegawai dengan dana Rp 2,8 triliun, dengan bantuan gaji tiap satu pegawai Rp 1.579.000 (jumlah ini tidak ada perubahan dari 2019 ke 2020).

“Kalau mau rekrut nambah pegawai. Mau juga menanggung pensiunnya,” ujar Sri Mulyani. (*/Dry)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here