Program Bansos Pemerintah Dinilai Belum Mampu Sejahterakan Masyarakat Miskin Desa

Kepala Desa Sesaot, Yuni Hari Seni, saat menerima bantuan secara simbolis dari pememerintah Provinsi NTB, Sabtu (11/1).

Indonesiainside.id, Jakarta — Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bustanul Arifin menyatakan program bantuan sosial oleh pemerintah belum menyentuh kesejahteraan masyarakat miskin. Terutama kalangan bawah yang ada di pedesaan.

Menurutnya, kaum miskin di perdesaan masih belum ter-entas secara paripurna. Secara profesi, sebagian besar orang miskin di perdesaan adalah petani dan buruh tani. Secara nominal, upah buruh tani per Desember 2019 tercatat Rp 54.723 per hari atau naik sedikit, 0.13 persen (month-to-month)

“Perhatikan upah buruh riil, yang tercatat hanya Rp 38.205 per hari, alias menurun -0.14 persen,” ujar dia di Jakarta.

Mengapa hal itu terjadi? Bustanul mengatakan bahwa salah satu penjelasaanya adalah laju inflasi perdesaan lebih buruk dibandingkan laju inflasi perkotaan. Sekian program bansos selama setahun terakhir memang cukup gencar.

“Apalagi tahun 2019 ada Pemilu dan Pilpres. Tapi, program-program tersebut belum banyak menolong kaum miskin perdesaan, termasuk dari kelompok petani,” tuturnya.

Secara umum,Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan September 2019 turun menjadi 24.79 juta orang (9.22 persen) dari total populasi. Angka itu setara dengan penurunan 0.44 persen terhadap angka kemiskinan September 2018

Bustanul tak menyangkal bahwa program bansos, baik PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) memberikan andil signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan. Meski demikian, masih banyak pula kelompok rentan miskin yang akan turun kelas apabila program bantuan dihentikan.

Misalnya kelompok kelas menengah, yang tidak begitu banyak mendapat program afirmatif, terutama mereka yang berada pada lapisan bawah dari kelas menengah, termasuk mereka yang baru saja terentas dari kategori miskin.

“Kelompok ini juga termasuk golongan near poor yang jauh lebih rentan atau vulnerable terhadap gangguan eksternal (dan internal). Mereka yang memiliki usaha, termasuk bisnis rintisan (start-up), masih rentan terhadap risiko usaha dan perubahan kondisi perekonomian,” jelasnya.

Apalagi, jika sampai terjadi bencana ekologis, risiko lingkungan, bencana alam, hama-penyakit tanaman, perubahan iklim dan sebagainya. Kelompok kelas menengah ini, menurutnya, hanya sedikit menikmati program-program insentif dan perlindungan usaha.

“Apalagi, kita paham terdapat kenaikan cukai rokok, kenaikan iuran BPJS, pencabutan sejumlah subsidi. Hampir semua ini memukul kelas menengah,” tambah dia. (*/Dry)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here