Indonesiainside.id, Manado – Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Suluttenggomalut) mencatat penerimaan pajak 2019 bertumbuh 18,32% dari capaian penerimaan pajak 2018. Secara nominal, penerimaan pajak untuk wilayah kerja DJP Suluttenggomalut meraih Rp10,06 triliun atau 97,62% dari target Rp10,31 triliun.
Kepala Kantor Wilayah DJP Suluttenggomalut Tri Bowo menuturkan terdapat 7 (tujuh) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di bawah wilayah Kanwil DJP Suluttenggomalut yang berhasil mencapai target penerimaan sepanjang 2019. “Berdasarkan realisasi tersebut Kanwil DJP Suluttenggomalut menempati posisi ke-5 dari 34 Kanwil DJP,” ucap Tri Bowo melalui keterangan resminya, Selasa (21/1).
Dijelaskannya juga bahwa pencapaian penerimaan KPP Pratama Manado di 2019 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dengan pencapaian 92,88% atau sebesar Rp2,073 triliun dari target sebesar Rp2,232 triliun dengan pertumbuhan 10,75%. Diikuti oleh KPP Pratama Gorontalo dengan penerimaan sebesar Rp762,71 miliar (87,82%), KPP Pratama Kotamobagu Rp514,20 miliar (87,15%), dan KPP Pratama Luwuk Rp302,67 miliar (62,97%).
Dia menyebutkan juga bila di Sulawesi Utara, KPP Pratama Manado, KPP Pratama Bitung, KPP Pratama Kotamobagu, dan KPP Pratama Tahuna penerimaan pajak di 2019 sebanyak Rp3,754 triliun dari target Rp3,921 triliun. Penerimaan ini ditunjang oleh sektor dominan seperti perdagangan, administrasi pemerintahan, jasa keuangan, konstruksi, dan industri pengolahan.
”Terima kasih kepada seluruh wajib pajak yang telah menjalankan kewajibannya dengan baik dan benar. Tahun ini Kanwil DJP Suluttenggomalut tetap akan memberikan pelayanan yang optimal kepada wajib pajak,” ujar dia.
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat F.N. Rumondor mengungkapkan salah satu bentuk komitmen untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan membangun Kanwil DJP Suluttenggomalut menjadi kantor berzona integritas melalui 6 area perubahan yang meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Hal tersebut untuk memastikan seluruh pegawai berpegang teguh pada integritas dan dapat memberikan kualitas pelayanan prima kepada stakeholder,” tukas Rumondor. (PS)
