DPR Masih Meraba-raba terkait Pembahasan RUU Cipta Lapangan Kerja

Indonesiainside.id, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan belum menerima darft RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Dua omnibus law lainnya yang akan menjadi prioritas pembahasan tahun ini, yakni RUU Perpajakan, dan RUU tentang Ibu Kota Negara.

“Yang hari ini konon katanya sudah siap dan surpresnya sudah di tandatangani adalah omnibus law perpajakan. Kalau yang terkait omnibus law cipta lapangan kerja, sampai hari ini DPR belum menerima,” ujar Anggota Badan Legislasi DPR RI, Firman Soebagyo di Jakarta Pusat, Ahad (26/1).

Dengan belum sampainya draft RUU Cipta Lapangan Kerja ke DPR, lanjut dia, menyababkan diskusi mengenai hak-hak pekerja menjadi meraba-raba. Padahal, draft ini penting segera diketahui publik sebagai instrumen diskusi kebijakan politik.

“Sehingga berbagai persoalan yang di hadapi teman-teman buruh ini nanti akan jadi bahan material pembahasan undang-undan yang akan datang,” imbuh dia.

Firman menilai bahwa RUU Cipta Lapangan kerja amat mendesak. Sebab, krisis ekonomi global belakangan ini sangat berdampak pada ketahanan ekonomi Indonesia.

Dia menjelaskan, jika Omnibus Law tidak segera diundangkan akan memperparah pembangunan dan investasi. Apalagi saat ini, katanya, para investor selalu mengeluh mengenai proses perizinan dan pengupahan.

“Karena itu dari 11 kluster itu jadi persoalan serius bagi pemerintahan. Serikat buruh (KSPI) sudah bersepakat tujuanya baik, positif, 10 kluster sangat bagus, tapi yang tenaga kerja ini masih ada pasal-pasal yang dianggap krusial, ini yang kita komunikasikan,” tutur Firman. (*/Dry)

Berita terkait

Ini Alasan 16 RUU Dikeluarkan dari Prolegnas 2020

Indonesiainside.id, Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengatakan ada dua pertimbangan sebanyak 16 Rancangan Undang-Undang (RUU) dikeluarkan dari Program...

Indonesia Butuh 10 Juta Lapangan Kerja Baru akibat Covid-19

Indonesiainsie.id, Jakarta – Pemerintah mengakui terjadi peningkatan pengangguran dari 7 juta orang pada tahun lalu menjadi 10 juta orang pada tahun ini. Peningkatan itu...

5 Ruang Korupsi dalam Investasi RUU Ciptaker Dipersiapkan

Indonesiainside.id, Jakarta - Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Agil Oktaryal, menilai ruang korupsi sedang dipersiapkan dalam bab investasi dan proyek strategis...

Soal Investasi RUU Cipta Kerja, PSHK Sebut Ruang Korupsi Sudah Dipersiapkan

Indonesiainside.id, Jakarta - Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Agil Oktaryal, mengatakan, dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja, status penyelenggara negara pada...

Pakar Beberkan Peluang Korupsi Dalam Investasi RUU Cipta Kerja

Indonesiainside.id, Jakarta -  Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Agil Oktaryal, mengingatkan, perihal salah satu bab investasi dan proyek strategis nasional dalam...

Rusak Lingkungan, Walhi ‘Lempar’ Undangan DPR Bahas Omnibus Law

Indonesiainside.id, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menolak undangan Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk membahas Omnibus Law Cipta Kerja. Surat undangan itu dikirim...

Kongres AS Menyetujui Sanksi terhadap Cina atas Penumpasan Muslim Uighur

Indonesiainside.id, Washington DC – Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) menyetujui rancangan undang-undang (RUU) yang menyerukan sanksi kepada pejabat Cina yang dianggap bertanggung jawab...

FPKS: Jika RUU Omnibus Law Dibahas Sekarang Sangat Berbahaya

Indonesiainside.id, Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI mengkritik langkah Badan Legislasi (Baleg) DPR yang melanjutkan pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja...

Berita terkini

Karikatur

ads3 mekarsari

Setelah Tunda Pernikahan Karena Pandemi, Puluhan Pasangan Lakukan Nikah Massal di China

Indonesiainside.id, Changbaishan - Para pasangan yang bergabung dalam perjuangan melawan Covid-19 mengikuti pernikahan massal yang diadakan oleh komite manajemen Gunung Changbai di Provinsi Jilin,...

Belasan Tahun Koruptor Kakap ‘Lenggang Kangkung’ di Belanda, Ekstradisi Ditolak Mentah-Mentah, Apa Sih Maunya Belanda?

Indonesiainside.id, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menyatakan Pemerintah Indonesia sudah mendeteksi keberadaan buron kasus bobolnya Bank BNI senilai Rp1,2 triliun, Maria...

Yasonna Laoly: Ada Negara Eropa Halang-Halangi Ekstradisi Maria Pauline Lumowa

Indonesiainside.id, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menceritakan langkah gerak cepat yang dilakukan agar buronan kasus pembobolan Bank BNI senilai Rp1,2 triliun,...

Berita utama

Belasan Tahun Koruptor Kakap ‘Lenggang Kangkung’ di Belanda, Ekstradisi Ditolak Mentah-Mentah, Apa Sih Maunya Belanda?

Indonesiainside.id, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menyatakan Pemerintah Indonesia sudah mendeteksi keberadaan buron kasus bobolnya Bank BNI senilai Rp1,2 triliun, Maria...

Yasonna Laoly: Ada Negara Eropa Halang-Halangi Ekstradisi Maria Pauline Lumowa

Indonesiainside.id, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menceritakan langkah gerak cepat yang dilakukan agar buronan kasus pembobolan Bank BNI senilai Rp1,2 triliun,...

Maria Pauline Sukses Diekstradisi, Mahfud MD: Terima Kasih Serbia

Indonesiainside.id, Jakarta - Maria Pauline Lumowa (MPL) sudah di-rapid test dan memperoleh keterangan sehat dari Kementerian Kesehatan Serbia sebelum diserahkan kepada pemerintah Indonesia, dalam...

Maria Pauline Lumowa Tiba di Bandara Soetta

Indonesiainside.id, Jakarta - Buronan kasus pembobolan Bank BNI Maria Pauline Lumowa akhirnya tiba di Bandara Soekarno Hatta,Tangerang, Kamis (9/7). Maria dibekuk oleh NCB Interpol...

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here