Anggota DPRD NTB Sebut BUMD Jadi Beban Daerah

Anggota fraksi PDI Perjuangan, DPRD NTB, Ruslan Turmuzi (kiri) saat diskusi publik dengan tema 'BUMD Sakit, Apa Obatnya?' di Café Palma Kota Mataram, Jumat (14/2).

Indonesiainside.id, Mataram – Anggota fraksi PDI Perjuangan, DPRD NTB, Ruslan Turmuzi menilai
badan usaha milik daerah (BUMD) jadi beban pemerintah daerah. Ini karena BUMD belum memberikan kontribusi lebih pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) NTB.

“Saya pikir BUMD harus dikelola secara profesional. Penempatan jajaran komisaris dan direksi harus melalui mekanisme fit and proper test. Artinya, tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan,” kata Ruslan Turmuzi dalam diskusi publik dengan tema ‘BUMD Sakit, Apa Obatnya?’ di Café Palma Kota Mataram, Jumat (14/2).

Sementara, Dosen Fakultas Ekonomi Unram, Firmansyah, mengatakan, kunci menyehatkan BUMD itu adalah dengan melakukan restrukturisasi secara manajemen dan aktivitas. Restrukturisasi manajemen itu harus mengedepankan aspek profesionalisme. Dari level komisaris hingga pada level terbawah harus diterapkan standar bisnis yang kuat.

“Restrukturisasi aktivitas adalah bagaimana BUMD itu intens membangun kemitraan bisnis yang ruangnya saat ini sudah cukup luas,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi Informasi (KI) NTB, Hendriadi, mengatakan BUMD harus membangun kepercayaan publik. Kepercayaan itu dibangun dengan transparan membuka informasi seluas-luasnya ke pada masyarakat.

“Jangan takut dengan transparasi. Kalau tidak membuka diri, minimal laporan rugi labanya dan investor atau perusahaan mana yang mau masuk,” ujarnya.

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here