Ini 7 Saran Kadin untuk Sehatkan Industri Pariwisata dari Virus Corona

Wisatawan mengunjungi Raja Ampat. Foto: Istimewa

Indonesiainside.id, Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) memberikan tujuh usulan untuk menyehatkan industri pariwisata dari dampak virus corona. Kadin memprediksi penurunan pendapatan sektor ini sebesar Rp174,5 triliun akibat epidemi.

Angka ini didapat dari potensi belanja wisatawan macanegara atau wisman (Rp137 triliun) dan wisatawan nusantara atau wisnus (Rp37,5 triliun) menurut perhitungan yang sudah dilakukan Kadin. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pariwisata, Kosmian Pudjiadi mengatakan, pertama pemerintah bisa membuat pengadaan pembiayaan

“Semacam fasilitas likuiditas Pembiayaan Pariwisata  dengan bunga disubsidi dan pembiayaan dengan kredit ekspor. Yakni yang bisa digunakan untuk take over existing kredit bank, untuk membiayai renovasi dan pengembangan atau pembangunan baru,” ujar dia di Jakarta, Jumat (14/2).

Kedua, lanjut Kosmian, memberikan relaksasi pembayaran pokok dan bunga bank selama 1 sampai 3 tahun. Termasuk relaksasi pembayaran pajak daerah dan pajak pusat serta penghapusan denda dan bunga 2%/bulan selama 1-3 tahun, sebagai solusi ketiga.

Keempat, meningkatkan kegiatan rapat pemerintah ke daerah-daerah tujuan wisata yang akan dikembangkan. Dengan demikian, belanja pemerintah dengan kehadiran pada pegawai negeri sipil bisa menggerakkan roda perekonomian lokal.

“Hilangkan dampak psikologis akibat virus corona. Harus ada kampanye save traveling via airplane ataupun kereta api. Tingkat kematian corona hanya 2,5 persen , jauh lebih kecil dari demam berdarah dan TBC, dan SARS”,” imbuh Kosmian.

Keenam, kegiatan rapat pemerintah dapat diprioritaskan pada rantai manajemen lokal untuk menyelamatkan hotel-hotel daerah. Terakhir, pajak atau pungutan daerah untuk hotel dan restoran, pajak hiburan dan lainnya dijadikan pajak pariwisata yang besarnya maximum 7 persen.

Angkanya diturunkan dari yang asalnya 10 persen, dan dibagi kepada Pemda TK I Provinsi, Pemda TK II Kabupaten dan BPPI/BPPD untuk promosi pariwisata. Sebagai pembanding, pajak hotel di Singapore GST 7 persen, Malaysia SST6 persen , Brunei  tidak ada pajak, Thailand VAT 7 persen dan Vietnam VAT 7 persen. (PS)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here