Tahun Ini Pemerintah Menargetkan Sertifikasi 15.426 Bidang Lahan Milik Negara

Direktur Barang Milki Negara (BMN), Encep Sudarwan. Foto: Istimewa

Indonesiainside.id, Jakarta – Tahun ini pemerintah menargetkan sertifikasi sebanyak 15.426 bidang lahan milik negara. Dari total 46.725 bidang lahan milik negara yang harus selesai proses sertifikasi dengan masa penyelesaian dari 2020 hingga 2022.

“Kemarin baru rapat. Kami undang Direktur Pengadaan Lahan Kementerian ATR/BPN, kita punya target dalam tiga tahun seluruh lahan BMN (Barang Milik Negara) akan disertifikatkan,” ujar Direktur Barang Milki Negara (BMN), Encep Sudarwan, di Kantor DJKN, Jakarta, Jumat (14/02).

Dia menjelaskan pihaknya telah menyiapkan beberapa strategi untuk mencapai target tersebut. Diantaranya yakni berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian/Lembaga terkait. Serta menyiapkan sumber daya manusia dan anggaran.

Tak hanya itu, Encep mengaku pihaknya juga terus melakukan perjanjian melalui penandatangan tentang target-target tersebut. Perjanjian bersama itu dilakukan dengan pihak Kementerian ATR/BPN di pusat maupun daerah.

“Kemarin baru saja dengan ATR/BPN kita rapat untuk buat MoU tentang target-target terus di daerah kanwil (kantor wilayah) kami, dengan kanwil BPN MoU. Jadi kalau tidak tercapai ada rapot merah, kuning, hijau dari Bu Sri Mulyani,” tambah dia.

Dia mengatakan dalam upaya percepatan sertifikasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mempunyai beberapa peran penting yaitu melakukan pembinaan dalam proses identifikasi, pendataan, verifikasi. Serta dalam pelaksanaan sertifikasi BMN di Kementerian dan Lembaga.

“Kita juga memantau dan mengevaluasi pelaksanaan sertifikasi BMN. Apakah sesuai target yang telah ditetapkan atau tidak,” ujar dia.

Sertifikasi ini bagi dia, merupakan bukti kepemilikan sebagai bentuk pengamanan hukum atas Barang Milik Negara serta wujud pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Undang-undnag tersebut mengamanatkan agar seluruh Barang Milik Negara atau Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik lndonesia/Pemerintah Daerah. (PS)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here