Indonesiainisde.id, Jakarta – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengeluhkan sering terjadinya kelangkaan pupuk di tingat petani. Padahal itu bukan sepenuhnya tanggung jawab Kementerian Pertanian (Kementan).
“Tak kalah penting yang akan dilakukan Kementan menjamin ketersediaan dan disribusi pupuk subsidi tahun 2020. Untuk itu, kita melakukan langkah antisipatif menghitung kembali alokasi pupuk bersubsidi,” ujar Syahrul dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR, Senin (17/2).
Dia mengatakan, hal itu dilakukan dikarenakan adanya rilis terbaru luas bahan baku sawah oleh Kementerian ATR/BPN seluas 7,46 juta hektare (ha) yang dirilis pada 1 desember lalu.”Imbasnya tidak teralokasinya pupuk subsidi untuk petani tambah,”
Namun dia memastikan, pada awal tahun ini ketersediaan pupuk untuk petani masih aman. Namun kewaspadaan terhadap kelangkaan pupuk tetap dilakukan.
“Saat ini masih di awal tahun anggaran ketersediaan pupuk bersubsidi mash aman. Namun kewaspadaan dan pengawasan terus dilakukan,” jelas dia.
Adapun alokasi pupuk subsidi tahun 2020 mencapai 7,9 juta ton dengan nilai Rp 26,3 triliun. Alokasi pupuk tahun ini lebih rendah ketimbang tahun lalu mencapai 9,55 juta ton atau senilai Rp 29 triliun.
Anehnya, kata dia, berdasarkan data hingga Febrauari realisasi penyaluran pupuk subsidi sekitar 5 hingag 15 persen. Namun sudah terjadi kelangkan pupuk di lapangan dan Kementan yang disalhkan.
“Namun saya minta pemahaman-pemahaman kita terhadap maslah ini. Pupuk ini kita yang membuat RDKK yang disesuaikan dengan lahan yang ada. Akan tetapi yang membayar Kementerian Keuangan, kemudian yang menerima hasilnya kementerian BUMN. Yang memproduksi Kementerian Perindustrian dan menyalurkan ke petani. Terus kita yang disalahkan dan seperti ini harus dimaklumi,” ungkap Syahrul.
Untuk itu, dia mengusulkan ke depan pupuk subsidi dibawah kendali Kementan agar pengendalian bisa dilakukan secara maksimal. (*/Dry)
