Indonesiainside.id, Jakarta — Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) yang mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang. Konsekuensinya, Indonesia akan kehilangan fasilitas Generalize System of Preference (GSP) atau keringanan bea masuk impor ke negara itu.
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo menilai, kebijakan AS bisa membuat kinerja ekspor terhadap AS terganggu. Dia meminta pemerintah memperkuat daya saing ekspor dalam negeri.
“Mengingat selama ini Indonesia mendapatkan keringanan bea masuk ke AS,” ujarnya di Jakarta, Senin (24/2).
Dia meminta Pemerintah menyiapkan strategi dengan memperkuat ekspor ke pasar non tradisional sebagai salah satu cara untuk meningkatkan laju ekspor. Mengingat pasar AS dengan berbagai gejolak yang terjadi sudah tidak dapat diandalkan.
“Tingkatkan kinerja ekspor, terutama di sektor nonmigas, dengan meningkatkan mutu dan kualitas dari komoditas nasional,” imbuhnya.
Senada, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan, neraca dagang Indonesia terhadap AS bisa defisit. Sebab, keringanan bea masuk tak akan lagi didapat Indonesia.
“Nanti konsekuensinya akan ke GSP (Generalized System of Preferences),” ujar dia di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (24/2).
Susi, sapaan akrabnya, menjelaskan, pencabutan bisa mempengaruhi porsi ekspor ke negara Paman Sam itu. Saat ini, nilai porsi ekspor Indonesia ke AS sebesar 12,9 persen dari perdagangan global.
“GSP kita kan sangat besar. Angka-angkanya teman-teman (Kementerian) perdagangan yang tahu, tapi pasti terpengaruh,” ucap Susi. (*/Dry)
