Indonesiainside.id, Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengatakan tak memberikan opsi suntikan modal maupun bail out. Baik yang dilakukan secara tersirat maupun tersurat.
“Suntikan modal bukan bagian yang kita tawarkan. Pertama saya sampaikan kami tidak pernah menyampaikan baik tersirat dan tersurat harus ada suntikan modal, ” Agung, di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (04/3).
Dia juga mengatakan, BPK belum pernah sampai masalah bail out. “Menurut pendapat saya, dalam kondisi sekarang saya tidak pernah mengatakan saya merasa bail out suatu yang bijaksana dari jumlah yg disita oleh temen-teman kejaksaan, ” tambah Agung.
“Saya sudah mengatakan bahwa apa yang dilakukan Kejagung dan BPK melindungi hak-hak nasabah tapi kita harus tau bahwasanya saat ini sedang ada masalah. Oleh karena itu dalam rangka mengatasi masalah ini dibutuhkan kesabaran. polanya seperti itu, ” ujar Agung.
Sebelumnya beredar kabar bahwa Jiwasraya akan mendapatkan opsi bail out dari pemerintah. Hal ini pun diklarifikasi oleh Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) II, Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko, sesudah rapat dengan tim panja penyelamatan Jiwasraya Komisi VI DPR RI.
“Kita kemarin FGD (Forum Group Discussion) bail out masih opsional, jadi kita belum putuskan. Memang ini butuh koordinasi dengan Komisi XI DPR RI, juga menunggu persetujuan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan kementerian Keuangan, ” ujar Tiko di Gedung MPR / DPR RI, Jakarta, Selasa (25/2).
Tiko juga menyampaikan, pihak dia akan mengarahkan opsi untuk adil ke segala pihak. “Bagaimana opsi yang terbaik, untuk keadilan masyarakat, ” tambah dia.
“Belum, belum ada opsional itu (bail out) 15 T, 10 T, 5 T belum ada. Belum ada keputusan sama sekali, ” sanggah Ketua Tim Panja Penyelamatan Jiwasraya Komisi VI DPR RI, Aria Bima, di tempat dan waktu yang sama.
Namun Aria mengatakan ada opsi penyelamatan Jiwasraya, seperti pemberian PMN, ada holdingisasi, privatisasi. Opsi yang dia katakan, bisa semua bisa dilaksanakan, semua bisa tidak dilaksanakan semua.
“Intinya bukan kita gamau transparan tapi masih proses. Terlanjur jadi polemik ternyata tidak, ” tambah Aria.(PS)
