Pemerintah Siapkan Aturan Penundaan Cicilan Kredit selama 1 Tahun bagi Ojek Online

Ojek Online
Ilustrasi. Foto: Istimewa

Indonesiainside.id, Jakarta – Pemerintah sedang menyiapkan relaksasi kredit bagi lembaga jasa keuangan nonbank. Pelonggaran kredit ditujukan untuk memperkecil dampak ekonomi pandemi corona (covid-19) pada pekerja informal.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono mengatakan, sebelumnya pemerintah telah merilis ketentuan relaksasi kredit perbankan. Tertuang dalam POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

“Kita bersama OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sudah membahas, kemarin peraturan OJK Nomor 11 itu baru dari sisi pembiayaan perbankan,” ujar Susi saat teleconference di Gedung BNPB, Jakarta, Kamis (26/3).

“Sekarang kita finalisasi aturan relaksasi kredit pekerja informal harian terutama transportasi online atau ojek daring yang pembiayaannya dari lembaga nonbank atau leasing company,” imbuh Susi.

Presiden Joko Widodo sudah memberikan arahan pelaksanaan relaksasi kredit dan penundaan cicilan selama 1 tahun. Inilah yang sedang dirumuskan kebijakannya oleh OJK.

“Mudah mudahan dengan berbagai upaya ini mulai bisa mempertahankan daya beli pekerja informal,” kata Susi.

OJK menyatakan akan segera menyiapkan kebijakan stimulus perekonomian di sektor industri keuangan nonbank. Stimulus berupa kelonggaran ketentuan kewajiban pembayaran di perusahaan pembiayaan.

“Ini kami perluas bukan hanya kredit perbankan tetapi juga ke lembaga pembiayaan atau leasing company. Tujuannya agar sektor usaha masih tetap berjalan dari dampak penyebaran covid 19 ini,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso dalam kesempatan terpisah.

Rencana relaksasi kebijakan di perusahaan pembiayaan yakni, penundaan pembayaran untuk pembiayaan yang berkaitan dengan skema chanelling dan joint financing yang berkaitan dengan perbankan. Kedua Metode executing antara perusahaan pembiayaan yang mendapat kredit dari perbankan, akan dilakukan dengan mekanisme restrukturisasi sebagaimana diatur dalam POJK No.11/POJK.03/2020. (MSH)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here