Pengusaha Belum Lakukan Work from Home, Apa Sanksinya?

Asyiknya bekerja di rumah Foto: CareerStint

Indonesiainside.id, Jakarta – Pemerintah telah mengimbau pelaku usaha mempekerjakan karyawannya dari rumah (work from home). Upaya ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona (covid-19) lewat physical distancing.

Ibu Kota DKI Jakarta, misalnya, sebagai daerah terbanyak kasus covid-19 telah menerbitkan surat edaran (SE) tentang imbauan bekerja di rumah yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, dan Energi. SE ini menindaklanjuti Instruksi Gubernur Provinis DKI Jakarta Nomor 16 tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19).

SE Nomor 14 tahun 2020 itu meminta pimpinan perusahaan dapat mengambil langkah pencegahan terkait risiko penularan infeksi covid-19. Salah satunya dengan melakukan pekerjaan di rumah.

Sementara, Pemerintah Pusat lewat Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan SE Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan covid 19. Intinya bagaimana upah buruh terjamin selama mereka bekerja daru rumah dan atau tak bisa bekerja karena terpapar covid-19.

Lantas, bagaimana dengan pelaku usaha yang masih meminta karyawannya masuk kantor selama masa pandemi ini? Begini kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono saat teleconference di gedung BNPB, Kamis (26/3).

Dia mengatakan, pemerintah tetap akan melakukan pengawasan dengan landasan hukum SE Menaker tersebut. Nantinya, penindakan hukum akan dilaksanakan oleh Kemenaker sebagai pihak berwenang.

“Sehingga kalau ada pelanggaran, Kemenaker punya aparat pengawas ketenagakerjaan dan keweanangan untuk melakukan penegakan hukum dunia usaha,” katanya.

“Karena itu kenapa kita memilih gunakan produk hukum Menaker karena Kemenaker punya wewenang pengawasan,” imbuh dia. (MSH)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here