Tanggulangi Covid-19, DPR: Jangan Gunakan Bantuan IMF dan World Bank

Kantor pusat International Monetary Fund (IMF) di Washington, AS. Foto: Bisnis.com

Indonesiainside.id, Jakarta – Anggota Komisi Keuangan DPR, Misbakhun, meminta pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, tidak mengambil tawaran bantuan dari Dana Moneter Internasional (IMF) atau Bank Dunia (World Bank) untuk penanganan wabah covid-19 di Indonesia. Ia khawatir tawaran dari dua lembaga itu akan menjadi jebakan utang di kemudian hari.

“Menkeu, jangan menggunakan bantuan IMF dan World Bank untuk menanggulangi covid-19,” kata Misbakhun di Jakarta, Jumat (27/3).

IMF sebelumnya menyiapkan dana USD1 triliun untuk negara-negara anggotanya yang menghadapi pandemi covid-19. Sementara, Bank Dunia menyiapkan USD14 miliar untuk paket pembiayaan jalur cepat bagi negara yang juga menghadapi pandemi global itu.

Menurut Misbakhun, pemerintah masih memiliki cukup dana tanpa mengutang ke IMF atau pun Bank Dunia. Pemerintah bisa menggunakan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang merupakan akumulasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) 2019. Pemerintah juga bida menggunakan dana yang selama ini disisihkan sebagai dana abadi (endowment fund) untuk keperluan cadangan.

Tak hanya itu, juga ada dana dari pungutan bea eskpor sawit (Levy) di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), dana lingkungan hidup di badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Dana Riset Perguruan Tinggi, serta dana dari Surat Utang Negara (SUN).

Termasuk juga dana APBN yang ada BA99 yang selama ini dikelola oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Di luar itu, ada juga dana milik Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang jumlahnya mencapai Rp150 triliun.

“Posisinya saat ini (LPS) sedang tidak digunakan dan siap dipinjam oleh negara bila memang diperlukan,” ucap Misbakhun.

Menurutnya Indonesia juga masih punya cadangan devisa (cadev). Saat ini Bank Indonesia mengelola cadangan devisa sebesar USD130 miliar.

Pemerintah cukup menerbitkan open end SUN agar dibeli BI dengan bunga di bawah lima persen. Jika pemerintah menerbitkan SUN senilai USD20 miliar sana, dengan kurs dolar AS setara Ep16.800 saja akan memperoleh dana Rp336 triliun.

“jumlah itu sangat besar dan memadai untuk menanggulangi covid-19 di Indonesia tanpa harus mengutang ke IMF dan World Bank,” ucap politikus Partai Golkar itu.

Hal serupa disampaikan rekan Misbakhun di Komisi XI DPR, Kamrussamad. Berdasarkan catatan sejarah, IMF menjadikan Indonesia sebagai pasien mal praktik dimulai 15 Januari 1998 saat Presiden Soeharto menandatangani Letter of Inten/Lol senilai 43 miliar USD beserta obat yang diberikan ternyata sangat pahit untuk ditelan ekonomi Indonesia.

“Jika Menkeu Sri Mulyani memiliki jiwa Nasionalisme dan berpihak terhadap masa depan ekonomi Indonesia, maka pasti akan menghindari pinjaman dari IMF, karena berpotne menggadaikan kedaulatan ekonomi nasional di masa mendatang,” ucap dia. (MSH)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here