Jokowi dan Sri Mulyani Restui Pembentukan Perusahaan Induk BUMN Pengasuransian

Presiden Indonesia Joko Widodo (kiri) di dampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan). Foto: Setpres/Anadolu Agency

Indonesiainside.id, Jakarta – Pemerintah sepakat membentuk perusahaan induk BUMN pengasuransian. Rencana yang digulirkan sejak 2018 itu telah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Restu itu berupa penandatangan landasan hukum agar perusahaan induk tersebut bisa terbentuk. Landasan hukum pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan, yang ditandatangani Jokowi pada 16 Maret 2020.

Berikutnya, telah diterbitkan juga Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 146/KMK.06/2020, tentang Penetapan Nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham BPUI, yang ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 26 Maret 2020. Kemudian dilanjutkan dengan ditandatanganinya Akta Inbreng.

‘’Kami akan menjalankan amanat ini dengan berpedoman pada tata kelola perusahaan yang benar, serta dengan penuh kehati-hatian sehingga industri asuransi dan penjaminan bisa memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia,’’ kata Direktur Utama Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), Robertus Billitea, di Jakarta, Selasa (31/3).

Pernyataan itu dia sampaikan seusai menandatangani Akta Pengalihan Hak atas Saham atau yang lebih dikenal sebagai Akta Inbreng bersama Menteri BUMN Erick Thohir tadi siang. Dengan keluarnya tiga landasan hukum itu, maka BPUI resmi menjalankan fungsi sebagai kepala perusahaan induk BUMN perasuransian dan penjaminan yang beranggotakan PT Asuransi Jasa Raharja , PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo).

Seluruh anak usaha masing-masing perusahaan akan otomatis tergabung dalam holding. Termasuk anak usaha Bahan, seperti Bahana Sekuritas, Bahana TCW, Bahana Artha Ventura, Grahaniaga Tatautama dan Bahana Kapital Investa.

Berdasarkan KMK yang telah dikeluarkan tersebut, maka seluruh penyertaan modal negara berupa saham yang ada di masing-masing anak usaha anggota perusahaan induk akan berpindah atau dialihkan ke perusahaan induk, yang nilainya setara dengan Rp60 triliun. (AIJ)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here