Fadli Zon Berpendapat Ada Beberapa Masalah dalam Klausul Perppu Pasal 27/2020

Fadli Zon
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon, Jakarta. Foto: Muhajir/Indonesiainside.id

Indonesiainside.id, Jakarta – Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, berpendapat ada beberapa masalah terkait Pasal 27 Perppu Nomor 1/2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Atau terkait Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Pertama, dalam pasal tersebut disebutkan jika segala tindakan serta keputusan yang diambil berdasarkan Perppu tersebut tak boleh dianggap sebagai kerugian negara, sehingga para pejabat yang terlibat di dalamnya tak bisa digugat, baik secara perdata, secara pidana, maupun melalui peradilan tata usaha negara. “Menurut saya, klausul ini sangat tak lazim, bahkan di tengah situasi krisis sekalipun,” kata Fadli dalam keteranganya, Kamis (2/4).

Kedua, dari tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 sebesar Rp405,1 triliun untuk penanganan dampak Covid-19, ada empat poin yang diajukan pemerintah, yaitu kesehatan, social safety net, insentif perpajakan, dan program pemulihan ekonomi nasional. Dari empat poin itu, insentif perpajakan dan program pemulihan ekonomi nasional besarannya mencapai Rp220,1 triliun, atau sekitar 54,3 persen dari total tambahan belanja tadi.

“Lho, ini kan ini kondisi darurat kesehatan, tapi kenapa belanja terbesarnya justru dialokasikan sebagai insentif ekonomi bagi para pengusaha?,” tanyanya.

Ketiga, menurut dia, ternyata draf Omnibus Law Perpajakan telah dimasukkan ke dalam Perppu, di mana korporasi akan dapat potongan PPh badan dari semula 25 persen menjadi 20 persen untuk tahun 2020 dan 2021, serta menjadi 20 persen di tahun 2022. Menurut dia, secara etika ketatanegaraan ini agak bermasalah.

Melalui Omnibus Law perpajakan Pemerintah ingin memotong ketentuan sejumlah undang-undang. Belum lagi Omnibus Law ini dibahas, ketentuannya sudah akan digunting oleh Perppu Corona.

“Secara prinsip saya setuju dunia usaha perlu diberi insentif di tengah krisis. Namun, kita melihat Perppu ini, misalnya, tidak melakukan apapun bagi wajib pajak kaya perorangan,” katanya.

Padahal, ini adalah waktunya Pemerintah menggalang solidaritas golongan superkaya di Indonesia. “Jangan hanya orang-orang miskin dan menengah ke bawah saja yang diharapkan solidaritasnya,” ujarnya.

Keempat, sebelum Perppu ini lahir, dia membaca Pemerintah akan memberi kucuran uang langsung ke perusahaan lewat penerbitan surat utang yang akan dibeli oleh Bank Indonesia. Frame-nya adalah penerbitan surat utang pemulihan, atau ‘recovery bonds’, bagi dunia usaha terdampak Covid-19.

Dana dari penerbitan surat utang ini rencananya akan disalurkan kepada dunia usaha melalui pemberian kredit khusus dengan bunga ringan. Bagi pengusaha yang ingin mendapatkan kredit khusus ini, ada syarat yang ditetapkan Pemerintah.

Syaratnya adalah tidak boleh ada PHK. Kalau pun ada karyawannya yang harus kena PHK, maka perusahaan harus mempertahankan 90 persen karyawannya dengan gaji tidak berkurang dari sebelumnya.

“Menurut saya, itu skema kredit yang naif. Kalau kita lihat, itu kan tak ada bedanya seperti pemberian BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) pada saat krisis 1998 dulu,” ucapnya.

Alih-alih berputar menggerakkan roda perekonomian dalam negeri, duit kredit justru potensial dilarikan ke luar negeri seperti zaman dulu. “Jadi, skema ‘recovery bonds’ itu saya kira harus ditolak. Harus ada jaminan bahwa insentif itu untuk kepentingan perusahaan dan tenaga kerja dalam negeri,” jelasnya.

Dari empat poin tambahan belanja dan pembiayaan yang totalnya Rp405,1 triliun tadi, dia melihat poin terakhir mengenai pembiayaan dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional yang nilainya mencapai Rp150 triliun perlu betul-betul diawasi. Sebab, dari bahan paparan Menteri Keuangan yang dia pegang, hanya poin itu yang tak ada penjelasannya, padahal porsinya mencapai 37 persen.

“Jangan sampai krisis akibat wabah ini kemudian ditunggangi juga untuk menyelamatkan kepentingan ekonomi mereka, bukan untuk menyelamatkan rakyat banyak,” katanya.

Dalam menyelamatkan rakyat, dia mengusulkan yang harus dilakukan Pemerintah adalah segera tarik Omnibus Law Cipta Kerja, batalkan agenda pemindahan ibukota, termasuk proyek-proyek infrastruktur yang tak masuk akal lainnya. Gunakan anggarannya untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi rakyat.

“Sebab, di dalam Perppu itu saya membaca bukannya memotong anggaran infrastruktur dan pemindahan ibukota, pemerintah malah memotong dana abadi pendidikan. Ini kan tidak benar,” ujar dia.

Meski begitu, dia mengapresiasi dari rilis kebijakan pemerintah kemarin, namun pemerintah harus segera memastikan kalau kebijakan-kebijakan tersebut bisa langsung diklaim oleh masyarakat.

“Jeda antara pernyataan Pemerintah dengan eksekusinya di lapangan tak boleh lama. Ingat kasus bantuan dana untuk rakyat terkena bencana di Lombok, realisasinya sangat berantakan. Kita tak ingin apa yang disampaikan Presiden berlainan dengan kenyataan di lapangan,” tuturnya.

Selain itu, terkait dengan pembatasan akses transportasi, pemerintah harus memastikan kebijakan itu tak akan mengganggu distribusi logistik dan kebutuhan pokok masyarakat. “Jangan sampai timbul kelangkaan yang akan memberatkan masyarakat,” katanya.(PS)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here