Indonesiainside.id, Jakarta – Dalam percepatan penanganan corona, pemerintah tengah menyiapkan stimulus Rp405,1 triliun dengan peruntukkan dana kesehatan Rp75 triliun, Jaring Pengaman Sosial Rp110 triliun, Insentif perpajakan dan stimulus KUR Rp70,1 triliun, dan pemulihan ekonomi nasional Rp150 triliun. Anggota DPR Fraksi Gerindra, Heri Gunawan menanyakan sumber anggaran sebesar Rp405,1 triliun tersebut.
“Apakah dari penyisiran anggaran, relokasi anggaran, pinjaman ataukah dari menjual SBN (surat berharga negara)? Hingga kini pemerintah belum menjelaskannya,” kata Heri dalam keterangannya, Kamis (2/4).
Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa program ini akan berjalan sesuai harapan, maka harus dikawal agar tepat guna, tepat sasaran dan tepat waktu. Sementara itu, jelas Heri, pemerintah akan memanfaatkan dana dari Saldo Anggaran Lebih (SAL), dana abadi, dana Badan Layanan Umum (BLU), hingga dana yang berasal dari pengurangan penyertaan modal negara (PMN) pada BUMN.
“Berdasarkan catatan terakhir, SAL yang dimiliki pemerintah mencapai Rp160 triliun. Sementara sumber-sumber lain sedang dihitung oleh pemerintah,” ujarnya.
Sumber pendanaan lain, ungkap Heri yang akan dimanfaatkan adalah meminta Bank Indonesia (BI) untuk membeli SBN di pasar perdana. Menurut dia, ketentuan tersebut dilarang oleh Undang-Undang (UU) BI.
Namun, berdasarkan Perppu Nomor 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, hal tersebut diperbolehkan.
“Aturan yang membolehkan BI bisa membeli SBN di Pasar Primer sejatinya sangat membahayakan. Selama ini BI hanya diperbolehkan membeli SBN di pasar sekunder,” katanya.
Bisa saja, kata Heri, Perppu 1/2020 disalahgunakan sebagaimana kasus BLBI saat krisis ekonomi 1997/1998. Saat itu uang BI dikuras untuk menyehatkan perbankan yang katanya mengalami rush, tapi nyatanya hanya modus dari para pemilik bank untuk mendapatkan dana segar guna menyelamatkan grup usahanya.
“Saat ini pun bisa saja modus serupa terulang kembali melalui pembiayaan defisit fiscal dan pembelian obligasi bank-bank swasta atau pemerintah. Oleh karena itu diperlukan aturan yang jelas dan tegas tentang masa berlakunya Perppu tersebut dan tentang status Perppu tersebut apakah bersifat permanen ataukah untuk darurat covid-19 saja,” jelasnya.
Namun, Heri juga menegaskan, Perppu No.1/2020 perlu diwaspadai karena pada Pasal 27 ayat 1, 2, dan 3 bisa dimanfaatkan oleh penumpang gelap untuk membobol uang negara tanpa bisa dijerat oleh hukum. Ayat 1 menjelaskan segala uang yang dikeluarkan adalah biaya ekonomi bukan kerugian negara.
“Ayat dua menjelaskan semua pejabat keuangan memiliki kekebalan hukum. Dan ayat tiga menjelaskan semua kebijakan keuangan yang dikeluarkan berdasarkan Perppu Nomor 1/2020 bukan merupakan obyek gugatan di PTUN,” ucapnya.
