Ini Saran DPR Agar BPJS Kesehatan Tak Defisit

Ilustrasi BPJS Kesehatan. Foto: ANTARA

Indonesiainside.id, Jakarta – Anggota Komisi Keuangan DPR, Heri Gunawan, mengusulkan empat solusi untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan pascaputusan Mahkamah Agung (MA) membatalkan kenaikan iuran yang diberlakukan pemerintah sejak 1 Januari 2020. Meski disuntik dana sebesar Rp13,5 triliun, BPJS Kesehatan tetap gagal bayar senilai Rp15,5 triliun.

“BPJS Kesehatan harus mencari solusi lain untuk menutup defisitnya sebesar Rp15,5 triliun pada 2019,” kata Heri di Jakarta, Senin (6/4).

Heri kemudian membeberkan empat solusi tersebut. Pertama, optimalisasi pembayaran iuran dari peserta. BPJS Kesehatan mencatat, per 27 Desember 2019, jumlah peserta mencapai 224,1 juta atau 83 pertama dari total penduduk Indonesia 269 juta orang.

Kepesertaan BPJS Kesehatan terdiri dari peserta penerima bantuan iuran (PBI) APBN berjumlah 96,5 juta orang, sementara peserta PBI APBD sebanyak 38,8 juta orang. Peserta pekerja penerima upah (PPU) Pengawai Negeri Sipil (PNS) 14,7 juta orang, PPU Polri sebanyak 1,28 juta orang, PPU BUMN sebanyak 1,57 juta, serta PPU BUMD 210 ribu peserta, PPU swasta 34,1 juta, PPU Pekerja Mandiri 30,2 juta, dan Peserta bukan pekerja mencapai 5,01 juta perserta.

Heri menjelaskan, saat ini kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran baru mencapai 62 persen. Artinya, masih ada sisa 38 persen yang harus dikejar iurannya.

Kedua, cost sharing atau urun iuran khusus untuk penyakit katastropik dan diderita oleh peserta mandiri. Negara di dunia yang menerapkan cost sharing, antara lain Amerika Serikat dan Jerman.

Skema tersebut diterapkan karena jenis penyakit katastropik yang berjumlah 9 penyakit seperti jantung, stroke, cuci darah dan lainnya, menjadi penyumbang klaim terbesar BPJS dan berasal dari peserta mandiri.

Ketiga, subsidi silang dari cukai rokok. Penerimaan cukai pada tahun 2019 mencapai Rp172,33 triliun atau tumbuh 8 persen dari target yang ditetapkan Rp165,5 triliun. Cukai hasil tembakau menyumbang penerimaan terbesar, yakni Rp164,87 triliun.

“Terakhir, pemerintah harus menutup sisa defisit BPJS Kesehatan dengan mengguna dana SAL (Sisa Anggaran Lebih) yang jumlahnya mencapai Rp160 triliun,” ucapnya.

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here