Pemerintah Keluarkan Kebijakan Fiskal dan Surat Utang, DPR: Ini Harus Jelas

Pemerintah Tarik Utang Rp 23,25 Triliun dari Lelang 7 Seri SUN
Ilustrasi lelang surat utang negara (SUN). Foto: Investor

Indonesiainside.id, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) menyinggung langkah realokasi anggaran dan quantitative easing akan dilakukan pemerintah. Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mengatakan langkah yang akan dilakukan harus jelas.

“Pemerintah menggunakan langkah extraordinary berupa realokasi dan quantitative easing. Ini harus jelas, volumenya (realokasi dan quantitative easing) berapa?,” ujar Misbakhun, lewat Raker Virtual, Jakarta, Rabu (8/4).

“Contoh global bond, dengan yield sangat tinggi, risiko BI akan makin berat. Inilah yang perlu didudukkan bersama, kebijakan fiskal dan surat utang yang ditangkap BI bagaimana untuk jaga likuditas,” imbuhnya.

Menteri Keuanagan, Sri Mulyani Indrawari diketahui mengumumkan pemerintah telah menerbitkan obligasi global sebesar 4,3 miliar dolar AS dalam tiga bentuk surat berharga global, yaitu surat berharga negara (SBN) seri RI030, RI1050, dan RI0470.

Seri RI1030 memiliki tenor 10,5 tahun yang jatuh tempo pada 15 Oktober 2030 dengan nilai US$$1,65 miliar dengan yield sebesar 3,9%. Kedua, seri RI1050 dengan tenor 30,5 tahun akan jatuh tempo pada 15 Oktober 2050, dengan nominal US$1,65 miliar dan yield 4,25%.

Sedangkan seeri RI0470 dengan tenor 50 tahun akan jatuh tempo pada 15 April 2070, dengan nominal US$1 miliar dan tingkat yield 4,5%. Penerbitan surat utang dengan tenor 50 tahun merupakan surat utang yang terpanjang dan pertama kali dilakukan Indonesia.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI), mengaku, sejak awal tahun pihak BI telah mengeluarkan kebijakan pelonggaran kuantitatif (quantitative easing), dengan nilai mencapai Rp300 triliun.

Pelonggaran kuantitatif atau quantitative easing adalah kebijakan moneter non-konvensional yang dipakai bank sentral untuk mencegah penurunan suplai uang. Kebijakan itu dipakai ketika kebijakan moneter standar yang mulai tidak efektif.

Gubernur BI, Perry Warjiyo berharap, dengan adanya kebijakan quantitative easing melalui pelonggaran suku bunga, dapat mengalir ke perbankan ke sektor riil, sehingga stimulus efektif bagi ekonomi Indonesia.

Terkait dengan ruang suku bunga, Perry mengaku, ruang penurunan suku bunga masih terbuka lebar. Oleh karena, inflasi rendah serta kebijakan moneter dibutuhkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.

Namun, Perry menegaskan prioritas BI saat ini adalah stabilitas nilai tukar. Bukan menurun suku bunga walau pun inflasi saat ini masih rendah. (MSH)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here