DPR Minta Bulog Jadi Stabilitator Harga Pangan Nasional

Karyawan memeriksa stok beras di Gudang Bulog Subdrive Indramayu, Jawa Barat, Rabu (11/3/2020). Foto: Antara

Indonesiainside.id, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR, Suhardi Duka, mendesak pemerintah segera memperkuat peran Perum Bulog untuk menjadi stabilitator harga dan stok pangan nasional. Pasalnya, ketersediaan pangan menjadi salah satu senjata penting dalam menghadapi pandemi virus corona (Covid-19) saat ini.

Dia berpandangan, selama ini Bulog dibuat seperti tidak mampu menjadi stabilitator harga pangan. Bahkan, dana yang diberikan adalah pinjaman komersial yang membuat Bulog menjadi tidak kuat menyangga kehidupan petani ketika panen tiba.

“Liberalisasi di sektor pangan sesungguhnya sudah meninggalkan jauh dari prinsip ekonomi Pancasila,” ungkap Suhardi, Kamis (9/4).

Harga pembelian pemerintah (HPP) yang baru keluar lewat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 2020, menurut dia masih rendah karena HPP beras Rp8.300 per kg dan gabah kering panen sebesar Rp4.300 kg. Padahal, di pasar berbagai daerah harga tersebut jauh di bawah harga pasar.

Pada tahun ini rencana pengadaan Bulog untuk menjaga stok beras sebesar 950.000 ton. Sementara, dia mengungkapkan, sampai dengan Maret 2020 Bulog baru menyerap 103.000 ton.

“Kalau kita kalikan per triwulan, saya lihat tidak akan mencapai. Apalagi, bila dana yang diberikan Bulog tidak mencukupi untuk bisa menyiapkan stok pangan sampai dengan 950.000 ton,” ungkap Suhardi.

Untuk itu, dia mendorong Bulog untuk memastikan kepada pemerintah tingkat ketersediaan anggaran di Bulog untuk menyediakan 950.000 ton beras itu. “Kemudian, apakah Bulog mendapatkan alokasi anggaran untuk penyediaan pangan di Bulog ini seperti beras dan gula yang sementara langka,” ujar dia. 3

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here