Indonesiainside.id, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa memberikan dispensasi kepada orang atau pelaku usaha untuk pergi atau masuk ke ibu kota selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Syaratnya, mereka harus memegang Surat Izin Keluar/ Masuk (SIKM).
SIKM dapat dimohonkan dengan mengakses website https://corona.jakarta.go.id/id, kemudian pilih menu Izin Keluar Masuk Jakarta. Pemohon nantinya akan diarahkan ke laman JakEVO.
“JakEVO merupakan aplikasi pelayanan daring perizinan dan nonperizinan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan sistem satu pintu, maupun melalui aplikasi mobile phone JakEVO yang dapat di download di Appstore dan Playstore” ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguscandra, Rabu (20/5).
Benni mengatakan, perizinan tersebut guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat atau pengusaha.Sebelum mengajukan SIKM, ada beberapa dokumen yang harus dipersiapkan.
Khusus Warga yang berdomisili di DKI Jakarta,yakni Pengantar RT dan RW yang menjelaskan aktivitas perjalanan dinas, Surat Pernyataan Sehat bermaterai, Surat Keterangan Bekerja dari tempat kerja non- Jabodetabek (untuk perjalanan berulang), Surat Keterangan Perjalanan Dinas (untuk perjalanan sekali), Pas foto berwarna, dan Pindaian KTP
Sementara khusus warga yang berdomisili Non-Jabodetabek, dibutuhkan persyaratan, yakni Surat Keterangan Kelurahan/ Desa Asal, Surat Pernyataan Sehat bermaterai, Surat Keterangan Bekerja di DKI Jakarta dari tempat kerja (untuk perjalanan berulang), Surat tugas/ undangan dari instansi/ perusahaan.
Kemudian, Surat Jaminan dari keluarga atau tempat kerja yang berada di Provinsi DKI Jakarta yang diketahui oleh Ketua RT setempat (untuk perjalanan sekali), Rujukan Rumah Sakit (untuk perjalanan sekali), dan pas foto berwarna sertai pindaian KTP
“Seluruh format Surat Pernyataan yang dibutuhkan dalam berkas persyaratan tersebut dapat diunduh pada website corona.jakarta.go.id dan halaman muka JakEVO” terang Benni.
Benni menambahkan agar setiap orang atau pelaku usaha menggunakan dokumen yang Benar dan Sah dalam mengajukan permohonan perizinan dan nonperzinan melalui aplikasi daring, JakEVO. Pemalsuan surat atau manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik akan diancam pidana.
Sesuai dengan Pasal 263 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun penjara; dan/atau Pasal 35 dan Pasal 51 ayat 1, UU ITE No 11 Tahun 2008 dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp.12 miliar.
Sebelumnya, setiap orang atau pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan bepergian keluar dan atau masuk Provinsi DKI Jakarta selama masa penetapan bencana non-alam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional.
Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Berpergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi DKI Jakarta dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta. (SD)
