Indonesiainside.id, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemanaker) sudah mengeluarkan surat edaran pelonggran pembayaran tunjangan hari raya (THR) karyawan, bagi perusahaan yang kesulitan keuangan karena krisis akibat pandemi covid-19. Namun, masih ada perusahaan yang tidak membayar THR mengatasanmakan krisis tersebut dan tak mau mendiskusikan pembayaran THR itu dengan pekerjanya.
Direktur Pengupahan Kemanker, Dinar Titus Jogaswitani mengatakan bahwa perusahaan yang tak membayarkan THR karyawannya, akan dikenakan denda dan sanksi administratif.
“Denda 5% dari nilai THR yang belum dibayar. dan sanksi adminitratifnya berupa teguran tertulis dan pembatasan sebagian kegiatan usahanya. Sampai membayar THR-nya,” ujar Dinar, saat dihibungi Indonesiainside.id, Jumat (22/5).
Dinar menambahkan, denda 5 % dari besaran THR itu berlaku bagi semua pekerja, yang terlambat THR-nya dibayarkan.
“Uang denda yang terkumpul digunakan untuk kesejahteraan pekerja. Mestinya peruntukan denda diatur dalam PP atau PKB,” kata Dinar.
“Denda dan THR tidak boleh berkurang. Hanya waktu dan caranya membayar yg boleh disepakati,” tambah Dinar.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, sudah resmi mengizinkan perusahaan swasta untuk menunda atau mencicil pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun ini. Namun, pembayaran THR yang dicicil atau ditunda itu harus diselesaikan juga tahun ini.
Keputusan menteri itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
“Bagi perusahaan yang tidak mampu membayar THR Keagamaan pada waktu yang ditentukan, dapat mencari solusi melalui proses dialog antara pengusaha dan pekerja atau buruh,” kata Ida Fauziyah, dalam surat itu.
“Dialog pun mesti dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan dan itikad baik untuk mencapai kesepakatan,” imbuh Ida.
Ida menambahkan, jika perusahaan memang tidak sanggup membayar THR penuh pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pembayaran THR dapat dilakukan secara bertahap.
“Bila perusahaan tidak mampu membayar THR secara penuh pada waktu yang ditentukan, maka pembayaran THR dapat dilakukan penundaan sampai dengan jangka waktu tertentu yang disepakati. Kesepakatan akan mencakup waktu dan cara pengenaan denda keterlambatan pembayaran THR Keagamaan,” kata Ida.
Selanjutnya, kesepakatan antara pengusaha dan pekerja / buruh itu harus dilaporkan oleh perusahaan kepada dinas, yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan setempat.
“Kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran THR Keagamaan dan denda tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk membayar THR Keagamaan dan denda kepada pekerja atau buruh dengan besaran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta dibayarkan pada tahun 2020,” ucap Ida. (MSH)
