Butuh 2.000 Km Lagi, Indonesia Ajak Pengusaha Turki Bikin Tol di Trans-Sumatera

Jalan Tol Trans Sumatera Seksi 2 Ruas Sidomulyo-Kota Baru di Desa Sabah Balau, Lampung Selatan. Foto: ANTAREA

Indonesiainside.id, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengajak para pengusaha, pelaku konstruksi, dan investor Turki berpartisipasi membangun Jalan Tol Trans-Sumatera.

“Saya mengajak Anda semua melalui skema KPBU (kemitraan pemerintah dan badan usaha) turut dalam pembangunan Tol Trans-Sumatera,” ujarnya dalam pertemuan virtual Forum Bisnis Konstruksi Indonesia-Turki di Jakarta, Selasa (23/6).

Menurut Menteri PUPR, proyek Jalan Tol Trans-Sumatera rencananya memiliki panjang 2.700 km yang menghubungkan Aceh sampai Lampung. Saat ini, Jalan Tol Trans-Sumatera baru dioperasikan sepanjang 700 km, dalam lima tahun mendatang atau pada 2024, akan rampung konstruksi 2.000 km.

“Ini merupakan peluang bagi kontraktor dan investor Turki untuk berpartisipasi dalam pembangunan jalan tol di Indonesia melalui skema KPBU,” kata Menteri Basuki dalam pertemuan tersebut.

Menteri PUPR semula dijadwalkan berkunjung ke Turki pada April 2020. Namun, karena wabah Covid-19, rencana kunjungan tersebut ditunda. Dengan membaiknya situasi Covid di Indonesia dan normalisasi di Turki mulai 1 Juni 2020, KBRI Ankara memprakarsai untuk merealisasikan pertemuan bilateral tersebut secara virtual pada Selasa ini.

Dalam pertemuan Menteri PUPR didampingi Kepala BKPM, Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki Lalu Muhamad Iqbal serta sejumlah pejabat tinggi. Saat ini, Jalan Tol Trans-Sumatera beroperasi sepanjang 502,5 km, termasuk ruas Tol Kayu Agung-Palembang (Jakabaring) sepanjang 33 km yang beroperasi tanpa tarif.

Kemudian juga ruas tol yang siap dioperasikan yakni Ruas Pekanbaru-Minas sepanjang 9,5 km. Tol Trans-Sumatera dilengkapi dengan tempat istirahat dan pelayanan sebanyak 31 buah.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan jalan tol dan nontol tetap disiapkan sebagai jalur logistik, termasuk ruas jalan yang fungsional jika dibutuhkan. Misalnya, untuk kelancaran produksi dan distribusi barang kebutuhan pokok, obat-obatan atau alat kesehatan, serta layanan kesehatan atau kendaraan medis dalam rangka penanganan pencegahan penyebaran Covid-19. (Aza/Ant)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here