Rawan Ladang Bisnis, Ombudsman Minta Pemerintah Transparan Pengadaan Rapid Test

ilustrasi alat Rapid Test. foto: antara

Indonesiainside.id, Jakarta – Anggota Ombudsman RI, Alvin Lie meminta pemerintah transparan mengenai pengadaan alat uji covid-19 berupa rapid test dan PCR. Dia mengungkapkan, ada potensi masalah baru dalam sektor transportasi dengan diwajibkannya uji cepat sebagai syarat perjalanan.

“Biaya rapid test-nya ini sering dinilai lebih mahal dari harga tiket. Apakah rapid test  masih diperlukan? Ini yang kami pertanyakan. Karena kalau kita betul-betul ingin mengetahui seseorang terinfeksi atau tidak bukan langsung rapid test,” kata Alvin dalam diskusi yang ditayangkan di akun Youtube Ombudsman dilihat Kamis (2/7).

Menurut pengamat transportasi udara ini, rapid test terkesan hanya menjadi formalitas demi memenuhi syarat perjalanan. Dampak lanjutannya, maskapai nasional berlomba-lomba menawarkan layanan uji cepat murah.

“Sekarang beberapa maskapai menyediakan rapid test ada yang biaya di bawah Rp100 ribu bahkan ada yang menawarkan gratis sudah termasuk harga tiket,” katanya.

Padahal harga normal uji cepat berkisar antara Rp275 ribu sampai Rp300 ribu, harga ini pun sudah turun jauh ketika awal-awal pandemi melanda tanah air dengan biaya Rp550 ribu. Alvin menilai, layanan rapid test hanya akan menjadi komoditas bisnis di kemudian hari.

“Di sinilah kita minta pemerintah lebih transparan. Sebenarnya modal untuk rapid test berapa sih? Kalau standard (prosedur) rapid test kan Kementerian Kesehatan. Standard harga sebetulnya Bea cukai. Ini kan barangnya impor. Sebaiknya pemerintah transparan agar tidak menjadi lahan komoditas tersendiri,” imbuhnya.

Ombudsman RI menerima 52 pengaduan pada sektor transportasi lewat posko pengaduan yang dibuka pada 29 April silam. Sebanyak 37,2 persen pengaduan mengenai penumpang tertahan karena penutupan akses di daerah tujuan.

Kemudian sebesar 18,6 persen mengadukan penghentian transportasi umum tanpa menyediakan angkutan alternatif serta 13,9 persen mengenai ketidakjelasan aturan terkait jam operasional di bandara, stasiun dan terminal. (ASF)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here