Lukman Edy: Pengangkatan Perwira TNI dan Polri di BUMN Terjadi di Masa Rini Soemarno

Lukman Edy (Foto: Istimewa)

Indonesiainside.id, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dinilai tengah membangun sinergitas dengan TNI dan Polri. Namun, bukan untuk menghidupkan kembali Dwi Fungsi TNI atau Polri.

Ketua Dewan Pakar Indonesia Maju Institute (IMI) Lukman Edy mengatakan, memang ada kekhawatiran kembalinya Dwi Fungsi ABRI atau TNI ketika ada beberapa perwira TNI dan Polri diangkat menjadi direksi ataupun komisaris BUMN. Namun, itu terjadi pada masa jabatan Rini Soemarno sebagai menteri BUMN.

“Itu kan analisis ombudsman terhadap konfigurasi BUMN jaman Bu Rini,” katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (6/7).

Hal itu menanggapi wacana dwi fungsi ABRI oleh salah satu anggota Ombudsman yang memaparkan data adanya rangkap jabatan TNI/Polri/ASN di tubuh BUMN. Menurut Edy, salah alamat bila banyaknya rangkap jabatan di BUMN itu dialamatkan ke Erick Thohir.

Analisa rangkap jabatan pejabat kemeterian dengan Komisaris di BUMN yang disampaikan oleh Ombudsman, kata dia, adalah hasil evaluasi terhadap BUMN masa jabatan Rini Soemarno sebagai menteri BUMN.

“Di era Pak Erick ini justru jauh berkurang. Hal ini bagian dari upaya Pak Erick untuk konsisten menjalankan visi efisiensinya,” katanya.
​​​​
Terhadap kekhawatiran akan kembalinya dwi fungsi ABRI saat ini, menurutnya berlebihan. Mengapa? Inti dari dwi fungsi ABRI adalah adanya peran ganda militer antara peran pertahanan negara dan peran politik.

Saat ini, kata dia, tidak ada lagi peran militer di dalam politik. Secara ketatanegaraan sudah tidak ada lagi peran politik praktis TNI/ Polri di pemerintahan. “Baca dong undang-undang pemilu, peraturan tentang Pilkada, gak ada itu hak politik bagi Polri dan tentara. Hak suara aja gak punya itu mereka,” katanya. (Aza/Ant)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here