Anggaran Kesehatan Baru Terserap 5,12 Persen atau Rp4,48 Triliun dari Total Rp87,55 Triliun

ilustrasi pembuatan APD (26/3/2020). Foto: Agensi Anadolu/Arpad Kurucz

Indonesiainsie.id, Jakarta – Anggaran kesehatan baru terserap 5,12 persen atau Rp4,48 triliun dari total Rp87,55 triliun. Di lain sisi, Presiden Joko Widodo memerintahkan semua kementerian dan lembaga negara agar segera mencairkan anggarannya untuk membantu pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Untuk penyerapan anggaran kesehatan, pemerintah merevisi pencairan insentif tenaga kesehatan untuk mempercepat penyerapan anggaran pandemi Covid-19 sehingga bisa membantu pemulihan ekonomi nasional.

Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kementerian Kesehatan, Trisa Wahjuni Putri, mengatakan, prosedur administrasi pencairan anggaran kesehatan dilonggarkan. Mulai dari biaya klaim rumah sakit yang menangani Covid-19 hingga pencairan insentif bagi tenaga kesehatan.

Aturan ini diatur dalam revisi Kepmenkes sebelumnya menjadi Kepmenkes Nomor Hk.01.07/Menkes/392/2020. “Proses pencairan atau pembayaran biaya klaim rumah sakit dan insentif bagi tenaga kesehatan daerah, sekarang proses verifikasinya hanya dilakukan di tingkat daerah, begitu juga yang di pusat,” kaata Trisa dalam diskusi virtual, dilansir Anadolu Agency, Kamis (9/7).

Dia mengatakan, Kementerian Kesehatan juga sudah menambah tim verifikator agar proses penyerapan anggaran kesehatan bisa lebih cepat, khususnya terkait insentif tenaga medis yang menangani Covid-19.

“Dari pengalaman kami melihat proses yang paling lama adalah ketika verifikator mengatakan dokumen ini belum layak dibayarkan atau belum disetujui, kemudian dikembalikan dan pengembaliannya lama sekali,” kata dia.

Trisa mengatakan, Kementerian Kesehatan juga sudah membuat kategori rumah sakit yang bisa mendapat biaya klaim penanganan Covid-19 secara lebih luas, tidak hanya pada rumah sakit rujukan saja. Karena itu, dia meyakini proses pencairan dan realisasi anggaran kesehatan akan lebih cepat.

Sebelumya, Istana Kepresidenan kembali merilis video rapat terbatas edisi 7 Juli. Dalam video yang dirilis pada Rabu malam (8/7) itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegur para menterinya agar segera membelanjakan anggaran yang telah dialokasikan untuk produk dalam negeri.

Jokowi mengingatkan, para menteri dan lembaga pemerintahan jangan dulu mengeluarkan belanja ke luaar negeri. Terlebih untuk alat-alat kesehatan seperti masker dan alat pelindung diri (APD).

“PCR juga dari dalam negeri. Kita sekarang sudah bisa buat PCR. Rapid test beli dalam negeri, karena kita bisa membuat semuanya. Jangan ada lagi beli yang dari luar. Apalagi hanya masker, kita bisa produksi sendiri. APD, 17 juta produksi kita per bulan. Padahal kita pakainya hanya 4-5 juta,” kata Presiden. (Aza/AA)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here