Indonesiainside.id, Jakarta – Pemerintah pusat mengucurkan pinjaman sebesar Rp16,5 triliun kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat agar bisa mendorong pemulihan ekonomi di kedua daerah tersebut. Dana tersebut dikucurkan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), perusahaan negara di bawah pengawasan Kementerian Keuangan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kedua provinsi tersebut memiliki kontribusi PDB lebih dari 30 persen secara nasional sehingga apabila ekonomi di kedua provinsi tersebut pulih, akan berdampak cukup besar pada perbaikan ekonomi nasional.
“Ini Pemda pertama yang memanfaatkan dana pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk daerah,” katanya, Senin(27/7).
Menteri Sri Mulyani menjelaskan rincian pinjaman tersebut adalah Rp12,5 triliun untuk DKI Jakarta yang terdiri dari Rp4,5 triliun pada tahun ini dan Rp8 triliun untuk tahun depan, serta Rp4 triliun untuk Jawa Barat yang terdiri dari Rp1,9 triliun untuk tahun ini dan Rp2,09 triliun untuk tahun depan.
“Pinjaman ini akan kami lihat dan integrasikan dalam nota keuangan RAPBN tahun depan,” jelas Menteri Sri Mulyani dalam peluncuran program penempatan dana untuk BPD dan pinjaman daerah di Jakarta.
Menteri Sri Mulyani mengatakan pinjaman untuk DKI Jakarta digunakan untuk proyek air minum, pengendalian banjir, pengelolaan sampah, transportasi, pariwisata, dan olahraga.
Sementara untuk Jawa Barat pinjaman diusulkan untuk proyek rumah sakit, jalan, jembatan, perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, dan penataan kawasan khusus.
“Kita melihat dalam alokasi anggaran untuk mendukung Pemda, karena Pemda paling depan dan harus betul-betul memulihkan kondisi ekonomi tanpa memperburuk penyebaran Covid-19,” tambah dia.
Menteri Sri Mulyani mengatakan bunga pinjaman tersebut mendekati 0 persen karena berasal dari pembelian SBN secara private placement oleh Bank Indonesia yang bunganya ditanggung BI.
“Jadi kami pass through 0 persen ke Pemda dengan biaya pengelolaan PT SMI sebesar 0,185 persen dan provinsi 1 persen,” kata Menteri Sri Mulyani.
Dia menambahkan pinjaman tersebut juga ada yang berasal dari sumber PT SMI sendiri dengan jumlah Rp 5 triliun yang bunganya 5,4 persen, namun pemerintah akan membayar selisih biaya bunga tersebut kepada SMI sehingga pinjaman kepada Pemda mendekati 0 persen, kecuali untuk biaya administrasi.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemberian pinjaman tersebut diberikan karena kondisi penerimaan asli daerah (PAD) yang merosot sangat dalam akibat pandemi.
“PAD DKI Jakarta mengalami penurunan Rp31,13 triliun dan provinsi Jawa Barat PAD-nya turun Rp4,21 triliun,” jelas Menko Airlangga.(EP/AA)
