KSPI: Darurat PHK Lebih Penting Dibahas Ketimbang Omnibus Law

aksi ruu hip
Serikat buruh berdemosntrasi di depan DPR RI menolak RUU Cipta Kerja, Kamis (16/7). Foto: Suandri Ansah/Indonesiainside.id

Indonesiainside.id, Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyampaikan ada hal lain yang mendesak dilakukan ketimbang membahas omnibus law. Salah satunya adalah menyusun strategi untuk mencegah darurat PHK.

“Selain terdapat banyak persoalan yang kemudian ditolak oleh berbagai elemen masyarakat karena mendegradasi tingkat kesejahteraan, omnibus law didesain sebelum pandemi. Dengan demikian, omnibus law bukan solusi untuk mengatasi pendemi,” kata Iqbal, Rabu (29/7).

“Saat ini yang lebih mendesak dari omnibus law adalah darurat PHK,” lanjutnya.

Menurut Iqbal, khusus untuk anggota KSPI di sektor testil dan garmen saja, selama pandemi ini sudah 96 ribu orang dirumahkan. Sebagian besar tidak mendapatkan upah penuh.

Sedangkan yang di PHK sudah mencapai 100 ribuan orang yang tersebar di 57 perusahaan. Sedangkan yang masih dalam proses PHK dan saat ini sedang dalam perudingan dengan serikat pekerja terjadi di 15 perusahaan.

Pemerintah dan DPR, kata dia, harus fokus untuk menyelamatkan ekonomi dengan mencegah darurat PHK yang saat ini sudah terlihat di depan mata. “Karena, sebagian besar buruh menolak omnibus law,” ujarnya.(EP)

 

 

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here