Pengamat: Ekonomi 2021 Penuh Risiko

Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok. Foto: Antara

Indonesiainside.id, Jember – Pengamat ekonomi Universitas Jember Adhitya Wardhono PhD mengatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 dengan segala program pemulihan ekonomi sangat tergantung pada kebijakan fiskal pemerintah.

“Namun seperti biasanya, implementasinya menjadi masalah besar antara aspek good governance dan kreatifitas inovasi birokrasi dalam menyikapi masalah di lapangan,” katanya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu(15/8).

Pendapat tersebut disampaikan Adhitya menanggapi pidato Presiden Joko Widodo pada sidang tahunan MPR RI tahun 2020 yang digelar di Gedung MPR/DPR/DPD pada Jumat (14/8) di Jakarta.

“Perlu regulasi yang memperlonggar ruang gerak pengambil keputusan di daerah dalam implementasi pemulihan ekonomi di daerah,” ucap pakar ekonomi moneter itu.

Sebagai negara upper middle income country, lanjut dia, dalam pidatonya Presiden Jokowi mengutarakan ekonomi Indonesia di tengah Covid-19 Sebesar 2,97 persen di kuartal pertama 2020, dan minus 5,32 persen di kuartal kedua.

“Tidak hanya Indonesia, tetapi juga pertumbuhan ekonomi negara-negara maju hingga minus belasan persen, sampai minus 17 persen. Penurunan pertumbuhan ekonomi negara-negara maju itu dikatakan Jokowi sebagai peluang dan momentum untuk mengejar ketertinggalan,” tuturnya.

Ia mengatakan Jokowi ingin menjadikan krisis dalam era pandemi itu sebagai batu loncatan untuk mengejar ketertinggalan, dan melakukan transformasi, dengan melaksanakan strategi handal dalam bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, kebudayaan, termasuk kesehatan dan pendidikan untuk menuju Indonesia Negara Maju 25 tahun mendatang di umur yang 1 abad Indonesia merdeka.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here