Indonesiainside.id, Pontianak – Pengamat Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak, Kalimantan Barat, Prof Dr Eddy Suratman mengatakan adanya defisit RAPBN 2021 yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo harus menjadi perhatian karena jumlahnya hampir mencapai Rp1.000 triliun.
“Target pendapatan negara pada RAPBN 2021 mencapai Rp1.776,4 triliun. Sedangkan belanja negara pada RAPBN diproyeksikan mencapai Rp2.747,5 triliun . Jadi ada defisit anggaran direncanakan sekitar 5,5 persen dari PDB atau sebesar Rp971,2 triliun,” ujarnya di Pontianak, Selasa(18/8).
Ia menambahkan bahwa di tengah wabah Covid-19 masih melanda dan sejumlah relaksasi pajak yang masih diterapkan tahun depan, maka target penerimaan yang hanya dominan mengandalkan perpajakan berat dipenuhi.
“Kalau memang target penerimaan pajak tidak maksimal karena relaksasi dan lainnya, maka bisa saja defisit kita tembus Rp1.000 triliun,” katanya.
Terkait persentase defisit anggaran 2021 sebesar 5,5 persen tersebut maka berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2013 tentang keuangan negara maka melanggar. Hal itu karena dalam aturan tersebut maksimal defisit anggaran dalam APBN maksimal hanya 3 persen.
“Supaya tidak melanggar undang-undang maka perlu direvisi pasal yang mengatur batas maksimal defisit anggaran. Bisa saja batas maksimal defisit diubah menjadi 5 – 6 persen. Toh, negara luar juga ada mengatur defisit negaranya mencapai 7 – 8 persen,” jelas dia.
Adanya defisit anggaran, kata dia, tentu memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan belanja negara. Bisa dengan menjual aset namun tentu berat. Kemudian bisa dengan utang luar negeri maupun dalam negeri. Namun kini negara lain pun juta butuh utang.
“Kalau soal utang, juga bisa saja lakukan utang dalam negeri meminta rakyat sementara membeli surat berharga negara. Kalau masih kurang bisa melalui lembaga luar seperti Bank Dunia, IMF, atau negara lainnya yang masih baik,” kata dia.
Ia menambahkan untuk RAPBN 2021 sebaiknya fokus dan prioritaskan pembangunan infrastruktur yang langsung dinikmati masyarakat. Pada 2019 ini banyak pembangunan yang terpotong anggarannya dan ditunda sehingga pembangunan infrastruktur terbengkalai.
“Kalau di Kalbar yang perlu dicek dan dikawal pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing di Mempawah. Semula dijadwalkan Juli 2020 sudah beroperasi. Namun, dampak Covid-19 sampai sekarang belum beroperasi. Sehingga ini harus menjadi perhatian pemerintah pusat agar diselesaikan. Pelabuhan ini penting untuk dongkrak ekonomi dan kemajuan Kalbar,” kata dia.
“Vaksin Covid-19 baru diterapkan awal tahun depan. Jadi dampak wabah ini masih tahun depan sehingga kebijakan stimulus saat ini harus tetap dilanjutkan,” katanya lagi ketika menanggapi soal stimulus yang diberikan pemerintah. (EP/Ant)
