Indonesia Dapat Rp1,5 triliun dari Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca

kabut asap palembang
Kabut asap di kota Palembang pagi ini, Senin (14/10). Foto: Istimewa

Indonesiainside.id, Jakarta – Indonesia mendapat dana USD103,9 juta Rp1,5 triliun) dari Green Climate Fund sebagai pengakuan komunitas global atas keberhasilan pengurangan emisi gas rumah kaca dari kegiatan deforestasi dan degradasi hutan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan pendanaan tersebut berupa pembayaran kinerja berdasarkan skema hasil (result based payment) dari program REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation).

“Ini bukti komitmen dan kinerja Indonesia mengatasi masalah perubahan iklim,” ujar Menteri Siti Nurbaya dalam konferensi pers virtual, Kamis.

Dia mengatakan pembayaran ini diberikan atas laporan pengurangan emis Indonesia yang sudah diverifikasi oleh tim teknis independen yang ditunjuk sekretariat United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

“Keberhasilan ini bukan klaim Indonesia sepihak, tetapi telah diverifikasi kebenaran data dan konsistensi metodologinya oleh tim teknis tersebut,” lanjut dia.

Menteri Siti Nurbaya menambahkan laporan hasil verifikasi tersebut juga terbuka dan bisa diakses publik.

Dia menegaskan bahwa Indonesia tetap konsisten dalam upaya pengendalian perubahan iklim berdasarkan Paris Agreement salah satunya dengan telah meratifikasi peraturan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2016 tentang pengesahan Paris Agreement to UNFCCC.

Bagi Indonesia, instrumen ini merupakan pelengkap dan referensi penting dalam upaya kita memenuhi mandat UUD 1945 pasal 28 H yang menyatakan bahwa warga negara berhak mendapat lingkungan hidup yang baik.

“Ini juga upaya memenuhi mandat UUD 1945 pasal 33 yang menyatakan bahwa sumber daya alam Indonesia dikelola secara berkesinambungan,” imbuh dia.

Oleh karena itu, Menteri Siti Nurbaya mengatakan kepentingan nasional Indonesia dalam hal pengendalian perubahan iklim juga sejalan dengan fokus dan perhatian dunia.

Dia menjelaskan program REDD+ juga berkaitan dengan lahan gambut dan partisipasi masyarakat termasuk masyarakat adat yang dimulai sejak 2007.

Indonesia telah melakukan penyesuaian dalam instrumen REDD+ untuk pendanaan perubahan iklim melalui instrumen ekonomi lingkungan hidup dalam Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2017 dan Peraturan Presiden nomor 77 tahun 2018 tentang Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di bawah Kementerian Keuangan.

Menteri Siti Nurbaya menambahkan Indonesia juga sudah memiliki sistem registri nasional (SRN) untuk pencatatan, analisis, serta penyediaan data dan informasi kebijakan, aksi mitigasi REDD+, dan adaptasi serta dukungan sumber daya untuk memantau implementasinya.

“Kita sudah punya instrumen pengukuran measuring, reporting, and verification dan pengembangan early warning system untuk mendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan,” tambah dia.(EP/AA)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here