Indonesiainside.id, Makassar – Perikanan dan kelautan menjadi salah satu sektor yang sangat terdampak virus corona jenis baru (Covid-19).
Nelayan sebagai masyarakat pesisir juga merasakan dampak yang besar terhadap kehidupan dan aktivitas mereka sehari-hari. Meskipun mereka tetap bekerja di masa pandemi dan hasil tangkapnya lumayan banyak, namun nilai jualnya sangat menurun. Tetapi mereka terus bekerja meski hasil yang didapatkan dari segi pemasarannya tidak pasti.
Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Takalar. Kabupaten yang terletak di wilayah Sulawesi-Selatan ( Sulsel) ini, memiliki 10 kecamatan dan berpenduduk 295.000 jiwa. Dari jumlah kecamatan tersebut sebanyak 9 kecamatan berada di daerah pesisir dan kepulauan yakni kecamatan Mangarabombang, Galesong Utara, Galesong Selatan, Mappakasunggu, Sanrabone, Polombangkeng Selatan, Polongbangkeng Utara, Galesong dan Pattallassang, .
Khusus Kecamatan Mangarabombang, ada empat desa yang penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani rumput laut yakni, Desa Punaga, Cikoang, Laikang, dan Lamangkia. Di masing-masing desa ada sekitar ratusan nelayan, yang setiap hari menghabiskan waktunya di tengah laut untuk mendapatkan ikan dan hasil laut lainnya.
Zainuddin Dg Nakku tersenyum ramah, saat perahu nelayan yang membawa ikan menghampiri daratan. Di tepi laut, puluhan pedagang ikan, pengumpul, dan pembeli menyambut gembira dua kapal pengangkut ikan yang datang.
Transaksi jual beli ikan di tepi laut Desa Lamangkia, Kecamatan Mangarabombang terdengar riuh. Antara nelayan dan pedagang, saling tawar menawar dengan harga relatif rendah. Pedagang mengambil dari tangan nelayan kemudian menjualnya kembali di pasar.
Sungguh harga ikan sangat jatuh selama pandemi Covid-19. Seperti dikatakan Dg Nakku, warga Mangarabombang yang sehari-hari bekerja sebagai penjual ikan. Corona tidak hanya menghantam harga jual ikan di pasaran tetapi juga membatasi orang-orang yang biasanya datang ke pasar. Harga ikan jatuh, dan kadang tidak laku. Sebelum corona, dia mampu menjual hingga dua keranjang untuk ikan kecil. Namun, delapan bulan terakhir, penjualan tidak sampai satu keranjang per hari.
Kata dia, jika sebelumnya harga ikan kembung Rp50.000 per lima ekor, sekarang jatuh Rp25.000. Itu pun kadang tersisa banyak sampai modal tidak kembali. “Tapi, mau bagaimana lagi. Ini sudah mata pencaharian kita, kalau tidak jual ikan tidak makan,” katanya, saat ditemui (19/8). Bukan hanya untuk membiayai kebutuhan makan sehari-hari, Laki-laki berusia sekitar 50 tahun ini, sudah menjalani profesi tersebut sejak 15 tahun yang lalu. Sehingga sudah berpengalaman menghadapi pasang surutnya kehidupan sebagai masyarakat pesisir. Dia mengaku baru kali ini, merasakan paceklik yang tiada bandingnya.
Hal berbeda dijelaskan Daeng Sikki, salah seorang nelayan yang juga tinggal di Kabupaten Takalar. Selama masa Pandemi Covid-19 dia hanya tahu virus itu berbahaya, dan membatasi segala langkah dan aktivitas masyarakat. Tetapi, bagi nelayan hanya berpatokan pada arah mata angin. Bekerja atau tidak tergantung ke mana angin membawanya. Bukan karena corona. Selama pandemi para nelayan di Takalar tetap bekerja mencari ikan, tidak peduli harga jualnya rendah.
Para nelayan dan penjual ikan di kabupaten yang terkenal dengan sebutan Butta Panrannuangku ini, tetap semangat meskipun hasil jerih payah mereka tidak sesuai dengan impian. Bukan hanya itu, bagi mereka yang hasil tangkapnya biasa diekspor, selama delapan bulan kegiatan ekspor dihentikan.
Selain nelayan, petani rumput laut juga sangat merasakan dampak dari Pandemi Covid-19. Rumput laut yang biasanya dijual dengan harga Rp10.000, jatuh dengan harga Rp5.000. Kondisi itu, menjadikan petani rumput laut di Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang hanya bisa tersenyum tipis. Penghasilan selama corona belum mampu mengobati rasa capek para petani. Padahal rumput laut di kabupaten Takalar merupakan komoditi dengan nilai jual tertinggi di bidang perikanan dan kelautan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar, Sirajuddin Saraba, M.MSi membenarkan kondisi yang dialami para nelayan selama masa pandemi. Toh, semua daerah mengalami dampak yang sangat besar.
Khusus sektor kelautan dan perikanan di kabupaten Takalar, secara khusus bantuan hampir dikatakan tidak ada dalam APBD. Selama pandemi untuk kebijakan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) ada pemotongan sebesar 50%. Bahkan Dana Alokasi Khusus (DAK) juga hampir dihentikan.
Namun, dengan berbagai pertimbangan dan hasil komunikasi dengan pemerintah pusa sehingga dana DAK untuk kelautan dan perikanan dikembalikan. Tentu saja hal yang baik sebab sebagian besar program yang tercatat dalam DAK untuk membantu para nelayan. Seperti pengadaan perahu dengan besaran anggaran Rp420.000 untuk pengadaan 14 paket nelayan se kabuaten Takalar.
Selain bantuan perahu, nelayan juga mendapatkan bantuan alat tanngkap seperti, gillnet atau jaring insang, pukat, millenium, pancing rawe, dan kulbox. Semua pengadaan alat bantu nelayan itu bersumber dari DAK dan DAU.
Untuk kehidupan nelayan, mantan Kepala Administrasi Pembanngunan kabupaten Takalar ini, mengatakan, nelayan yang berada di kabupaten Takalar tidak pernah merasa terdampak pandemi. Sebab semua hasil tangkapannya tetap terakomodir, pelelangan tetap buka. Para nelayan pun tetap berktivitas seperti biasanya. Hanya saja sektor hasil tangkap yang produksinya untuk ekspor sangat terkendala.
Pandemi seakaan menghentikan ekspor semua komoditi hasil laut. Dinas kelautan dan perikanan yang selama ini bekerja sama dengan salah satu perusahaan swasta yang memiliki sertifikat ekspor tiba-tiba terhenti karena corona. “Nah, saat kencang-kencangnya pandemi, perusahaan tersebut tiba-tiba menghentikan aktivitasnya. Tetapi, sekarang ini mulai aktif kembali,” katanya.
Dia berharap pandemi segera berlalu dan aktivitas normal kembali sehingga semua produk ekspor dari hasil laut bisa berjalan dengan baik.
Terkait bantuan yang diberikan kepada nelayan, Sirajuddin mengatakan, nelayan yang pada umumnya berada di daerah pesisir juga mendapatkan Bantuan Lagsung Tunai (BLT) dari pemerintah. Namun, bantuan tersebut hanya untuk nelayan yang memiliki Kartu Usaha Kelautan dan Perikanan (kartu Kusuka), atau yang terdaftar di perikanan.
Pada pinsipnya, kata dia, bantuan unutk nelayan itu sangat banyak bukan hanya dari dinas kesehatan saja, dari dinas sosial melalui bantuan PKH juga ada bantuan dari desa. Nelayan yang berada di wilayah pesisir Takalar sudah tersentuh bantuan. “Itu merata karena semua nelayan terdata di desa bahkan mereka dimonitor. Kalau untuk BLT itu, mereka yang dapat khusus yang memegang kartu Kusuka. Sehingga tidak dobel-dobel,” katanya.
Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar, lanjut Sirajuddin, hasil produksi perikanan budidaya tahun 2017 hingga triwulan II tahun 2020, total nilai produksi sebesar Rp.2,67 triliun dengan total produksi 2,3 juta ton. Komuditas dengan nilai produksi tertinggi di empat tahun terakhir adalah rumput laut eucheuma cottoni sebesar Rp.2,26 triliun dengan harga rata-rata Rp.15 ribu per kg. Menyusul rumput laut eucheuma spinosum dengan harga rata-rata Rp. 5 ribu per kg, dengan total nilai produksi Rp. 256 miliar.
Menurutnya, total poduksi komoditas setiap tahun mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hasil produksi tahun 2017 menjadi yang terbesar selama empat tahun terakhir, yaitu 1.004.435 ton. Sementara di tahun 2018 menurun drastis di angka 543.846 ton. Tahun selanjutnya pun masih mengalami penurunan dengan hasil produksi 458.568 ton. Untuk triwulan II ini, angkanya baru mencapai 295.321 ton. “Penurunan drastis di tahun 2018 disebabkan oleh cuaca panas yang sangat ekstrim,” katanya, saat ditemui Selasa (25/8).
Untuk komoditas udang, produksi di tahun 2017 mencapai 4.516 ton. Sementara di tahun 2018 turun menjadi 1.908 ton. Begitu juga pada tahun 2019 jumlah produksi jenis udang windu dan vannamei hanya mencapai 1.107 ton. Sementara pada triwulan ke II tahun ini, produksi komoditas udang diangka 643 ton.
Hal serupa juga dialami komoditi rumput laut, dimana pada tahun 2017 produksi mencapai 996.550 ton. Tahun 2018 hasil produksi menurun di angka 538.680 ton. Tahun 2019, terjadi persentase penurunan di atas 15%, dengan produksi 455.198 ton. Untuk semester pertama tahun ini, capaian produksi berada di angka 292.882 ton.
Dua komoditas yang termasuk baru dikembangkan adalah jenis rumput laut Lawi-lawi dan rumput laut Gigaz. Tahun 2019, komuditas lawi-lawi produksi lawi-lawi mencapai 217 ton, sementara komuditas gigaz mencapai 17.998 ton. Namun di Triwulan II 2020, produksi kedua komuditas tersebut nampak turun, dengan produksi lawi-lawi di angka 84 ton dan Gigaz sebanyak 7.259 ton.
Senada dengan itu, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Takalar Muh Ikbal mengatakan, di triwulan II tahun 2020, produksi budidaya tambak, laut dan air tawar rata-rata mengalami penurunan. Hal tersebut banyak dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang menurun setelah adanya pandemi Covid-19.
“Hampir semua kecamatan yang ikut berkontribusi dalam memproduksi komuditas mengalami penurunan. Unruk total produksi di triwulan I Tahun 2020 sebesar 157.338 ton. Sementara di triwulan II, produksi menurun hingga 12,3 persen menjadi 137.982 ton,” katanya.
Triwulan pertama tahun 2020, Muh Ikbal menjelaskan, produksi budidaya tambak khususnya untuk udang windu di angka 85.5 ton, udang vename 242 ton, rumput laut jenis gracilaria 23.295, 3 ton. Sementara ikan bandeng sebanyak 940,7 ton. Kecamatan Mangarabombang sebagai satu-satunya wilayah penghasil komoditi lawi-lawi memproduksi 45,1 ton.
Untuk budidaya laut, empat kecamatan, masing-masing Kecamatan Mappakasunggu, Mangarabombang, Sanrobone dan Galesong Utara. Produksi rumput laut gigaz dari emapt wilayah tersebut sebanyak 3.621,2 ton, rumput laut eucheuma spinosum 3.621 ton dan eucheuma cottoni 94.514 ton.
Sementara budidaya air tawar, produksi komoditas tersebar di lima kecamatan, masing-masing Sanrobone, Pattalassang, Polongbangkeng Selatan, Polong Bangkeng Utara dan galesong Selatan dengan rincian, nila sebanyak 1,8 ton, lele 6,5 ton dan ikan mas sebanyak 0,4 ton.
Triwulan II Tahun 2020, hanya dua produksi komuditas yang angkanya mengalami kenaikan, yaitu Udang Vename sebesar 245,4 ton, naik sebesar 3,4 ton dan di budidaya laut untuk komuditas rumput laut Gigaz sebesar 3.638,6 ton. Sementara komuditas jenis lainnya mengalami penurunan yang bervariasi.
Ikbal mengatakan selama pandemi, tidak pernah mendengar keluhan dari para nelayan baik itu masalah kesehatan, air bersih ataupun terkait aktivitasnya. Namun, yang menjadi masalah hanya pemasaran hasil tangkapnya yang Rp60.000 menjadi Rp50.000. Untuk cumi-cumi harganya stabil.
Telur ikan terbang, rata-rata aktivitas penangkapan nelayan untuk jenis komoditi ini di area Fakfak, Irian Jaya. Sementara Bupati Fak-fak telah menyurat ke pemerintah kabupaten Takalar, dalam hal ini,Dinas Kalautan dan Perikanan untuk menghentikan aktivitas selama masa pandemi. Mereka mengharapkan pemerintah kabupaten yang nelayannya biasa melaut ke Fak-fak diimbau agar tidak melakukan kegiatan tersebut.
“Pertimbangannya seperti itu, mereka tidak mampu mengontrol orang yang masuk dari luar, dan itu sangat berdampak. Kami berkoordinasi dengan Sat Bandar di Beba, Galesong memang dia tidak memberikan izin untuk beraktivitas di jalur itu. Kecuali kalau nelayannya nakal pasti mereka menyeberang,” katanya.
Dia mengatakan sebenarnya sangat gampang melihat seperti apa pengaruh pandemi terhadap nelayan, cukup berkunjung ke pelelangan dan pasar. Jika pasar sudah tidak tersedia ikan maka itulah pengaruh besar. Tetapi selama pandemi ikan tetap tersedia. Artinya nelayan masih melaut sehingga DKP menyimpulkan hanya distribusi yang terhambat selama pandemi karena penjual ikan atau biasa disebut pagandeng sangat dibatasi. Selain itu, dia juga menyebutkan jumlah nelayan yang terdaftar di Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Takalar sebanyak 7.564 orang, jumlah petni rumput laut sebanyak 3.200 orang.
Bantuan Merata, Air Bersih Masih Dikeluhkan
Nelayan merupakan pekerjaan yang penuh risiko, namun seorang nelayan seakan tidak peduli akan risiko yang terjadi pada dirinya. Biasanya orang berprofesi sebagai nelayan, mengarungi lautan di malam hari. Mereka mengikuti angin darat dan kembali pada pagi hari saat angin laut mulai muncul. Para nelayan di pesisir pantai Takalar, tidak kenal lelah menggeluti pekerjaannya meskipun di masa pandemi. Pemerintah setempat pun memberikan perhtian khusus terhadap semua masyarakat pesisir. Utammanya bagi mereka yang membutuhkan bantuan berua alat.
Seperti yang dijelaskan Sekretaris Kecamatan Mangarabombang Muhammad Arief empat desa di kecamatan Marngarabombang yakni Laikang, Punaga, Lamangkia dan Tope Jawa semua telah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Bantuan yang diberikan tersebut merata kepada seluruh warga nelayan. Hanya saja, di awal-awal sedikit kacau sebab ada warga yang sudah mendapatkan bantuan dari kementerian misalnya, masih juga berharap bantaun lain.
Namun setelah diberikan pengertian dan menjelaskan regulasinya masyarakat pun mengerti. Mereka yang mendapatkan bantuan dari kementerian pemerintah desa, agar bantuan itu merata ke seluruh warga. Kendati demikian, Arief mengatakan untuk bantuan berupa ala, semua petani di Mangarabombang difasilitasi. Mereka yang membutuhkan tali untuk rumput laut diberikan, begitupula yang budidaya lobster. “Kadang kita kasih bibit untuk satu kolam sesuai permintaan,” katanya.
Untuk bantuan kesehatan pemerintah daerah fokus pada bantuan wajib untuk mencegah stunting. Di tingkat kecamatan juga ada program bantuan kegiatan sosial yang dilakukan di masing-masing desa. “Jadi biasanya hari jumat itu, kita kumpul di satu desa untuk berkegiatan Jumat berkah,” katanya.
Untuk bantuan ini, dia mengatakan ada nelayan yang dibina dan diberikan bantuan oleh dinas kelautan. Nah, untuk mencegah dobel, pemerintah kecamatan berusaha mensinkronkan datanya saja. Arief juga mengakui batuan pemerintah kabupaten terkait masalah sembako kepada warga pesisir sangat luar biasa. Apalagi di semua desa juga menganggarkan bantuan untuk para warganya.
“Bahkan kadang saya berpikir apanya lagi mau dibantu ini karena sudah ada semua,” katanya. Karena itu, jika ada warga pesisir di Takalar yang mengeluhkan sembako, dia menilai orang tersebut hanya merasa tidak cukup.
Selain itu, dia juga mengatakan, saat ini ada juga kelompok tani yang bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat yakni mereka yang terdaftar di pusat. Banyak juga yang kelompok tani yang tidak terdaftar, karena masyarakat yang mendengar ada bantuan langsung membentuk kelompok sendiri-sendiri. Padahal ada mekanisme yang harus mereka lalui.
Selama masa pandemi, menurut Arief, belum pernah mendengar nelayan mengeluhkan kekurangan kebutuhan hidup. Sebab para nelayan masih tetap beraktivitas seperti biasa. Namun, yang menjadi kendala yakni bom ikan, nelayan paling sering megeluhkan masalah tersebut selain merusak ikan-ikan juga habis.
Pegawai yang juga hobi memancing ini, menjelaskan, selama pandemi dia melihat harga ikan tidak menurun drastis. Beda ketika dipengaruhi oleh cuaca. Dia mencontohkan, saat cuaca buruk harga ikan di pasar itu tentu saja sangat tinggi sebab hanya sedikit nelayan yang mencari ikan. Kata dia, belum lama ini ada nekayan terdampar di pulau Tana Keke, saat berlayar mencari ikan, tiba-tiba perahunya dihantam ombak. Untung saja nelayan tersebut selamat hanya perahunya saja yang menghilang.
Terkait kebutuhan air bersih, dia mengakui air bersih PDAM sudah masuk ke area pesisir hanya saja belum merata ke seluruh masyarakat. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pansimas) juga belum maksimal. Masih ada desa yang belum mendapatkan program tersebut. Kata dia di saat musim kemarau, ketersediaan air bersih belum maksimal seperti di desa Bontoparang, Bontomanai, Pattoppakang, Cikoang, Punaga dan Laikang. (Aza)
