Jokowi Minta ada Sistem Korporasi Petani dan Nelayan

Nelayan mengecat kapal di Pelabuhan Ikan Muncar Banyuwangi. Foto: antara

Indonesiainside.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo menyatakan sistem korporasi petani dan nelayan masih belum berjalan optimal.

Dalam rapat terbatas pada Selasa(6/10), Jokowi mengatakan banyak kelompok tani dan nelayan yang bermunculan, namun masih belum menggarap secara serius proses dan model bisnis yang memiliki ekosistem berkesinambungan dan terhubung dengan BUMN atau bahkan pihak swasta.

Padahal, kata dia, nelayan dan petani perlu didorong menggarap secara serius sistem korporasi untuk meningkatkan taraf hidup serta mewujudkan transformasi ekonomi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Jokowi menyatakan diperlukan perubahan pola pikir dari yang semula hanya berfokus pada urusan budidaya pertanian menjadi sekaligus memikirkan aspek komersialisasi dan pemasaran dari hasil pertanian.

“Saya minta kita fokus membangun satu atau maksimal dua model bisnis korporasi petani atau korporasi nelayan di sebuah provinsi sampai betul-betul jadi,” kata Presiden di Istana Bogor, Jawa Barat.

Presiden meyakini jika terdapat satu contoh sukses dari korporasi petani dan nelayan yang telah memiliki model bisnisnya, maka akan lebih banyak kelompok yang ingin mengikuti dan mengembangkan.

Selain itu, Kepala Negara juga menginstruksikan agar peran BUMN dan pihak swasta tidak hanya terbatas sebagai pembeli hasil panen, melainkan turut mendampingi kelompok tani tersebut agar dapat berkembang lebih jauh secara bersama-sama.

“Peran BUMN, swasta besar, atau BUMD bukan semata-mata sebagai offtaker, tapi juga mendampingi mereka. Mendampingi korporasi petani dan nelayan sampai terbangun sebuah model bisnis yang betul-betul berjalan. Ini yang belum ada,” tutur dia.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here