Mendorong Pemulihan Ekonomi, OJK Perpanjang Restrukturisasi Hingga 2021

Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisioner OJK

Indonesiainside.id, Makassar –  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah pandemi Covid-19. Salah satunya adalah perpanjangan restrukturisasi hingga 2021 yang menjadi angin segar bagi pelaku usaha dan perbankan.

“Kebijakan POJK 11 akan diperpanjang saat diperlukan. Bahkan bisa sampai Februari 2021,” Ujar Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisioner OJK, saat menjadi pemateri di acara Capital Market summit dan Expo (CMSE 2020).

Tercatat untuk lembaga pembiayaan sebanyak Rp175,21 triliun melakukan restrukturisasi dari 181 perusahaan, dan jumlah kontrak restrukturisasi yang disetujui sebanyak 4,73 juta. Sementara di lingkup perbankan, realisasi 28 September 2020, debitur restrukturisasi untuk UMKM sebanyak 5,82 juta. Non UMKM sebanyak 1,64 juta sehingga total berjumlah 7,5 juta. Untuk O/S restrukturisasi, UMKM Rp359,98 triliun. Non UMKM sebesar Rp544,31 triliun, sehingga total Rp904,3 triliun.

Dia juga menjelaskan transmisi pertama Covid terjadi di bulan maret yakni transmisi pasar modal. Dimana investor asing merasa tidak tergiur dengan saham di bursa sehingga timbullah sentimen negatif.

“Indikasinya pasar modal anjlok bahkan indeks kita sampai di bawah nilai 4.000, penurunan sangat drastis terjadi sebab sebelumnya di angka 6.300. inilah yang terjadi akibat sentimen negatif yang muncul,” katanya, di acara CMSE 2020 yang dilaksanakan sejak 19-24 Oktober.

Menurutnya, kebijakan pasar modal termasuk adanya AutoRejection (AR) diperketat sehingga ketika berada saham berada di area 5%, saham tersebut tidak bisa diperdagangkan atau auto reject. Selain itu ada juga beberapa kebijakan lain, yang intinya mengurangi tekanan penurunan. Termasuk perusahaan emiten, diperbolehkan untuk membeli langsung tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here