Setahun Memimpin Indonesia, Jokowi-Ma’ruf Benahi Data Pangan Nasional

pigura presiden
Pigura Presiden (Jokowi) dan Wakil Presiden (K.H Ma'ruf Amin). Foto: Muhammad Zubeir/Indonesiainside.id

Indonesiainside.id, Jakarta – Persoalan data pangan kerap menjadi salah satu polemik di Indonesia karena adanya perbedaan dari data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pertanian.

Urgensi membenahi data pangan ini menjadi salah satu fokus bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam satu tahun terakhir. Betapa tidak, data pangan ini menjadi dasar dan referensi bagi pengambilan kebijakan untuk ketahanan pangan nasional.

Dari data pangan ini, Pemerintah dapat mengambil kebijakan untuk impor atau tidaknya komoditas, salah satu yang mendasar adalah bahan pokok masyarakat Indonesia, yakni beras.

Imbas dari perbedaan data ini terjadi pada 2018. Ketika itu, Kementerian Perdagangan memutuskan untuk impor beras karena harga komoditas pangan tersebut yang terus melambung.

Padahal di sisi lain, Kementerian Pertanian sebelumnya menyebutkan bahwa berdasarkan data pangan yang mencakup luas panen sawah, saat itu stok beras masih cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebesar 2 juta sampai 2,5 juta ton per bulan.

Keputusan pemerintah yang akhirnya mengimpor beras pun dinilai terlambat karena sudah memasuki musim panen raya, yang mengakibatkan tertekannya harga gabah di tingkat petani.

Menteri Pertanian sebelumnya Andi Amran Sulaiman pun mengakui bahwa 92 persen sampel untuk mengolah data lahan sawah yang diambil dari citra satelit melalui skema Kerangka Sampel Area (KSA) tidak akurat.

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here