Indonesiainside.id, Jakarta – Pemerintah mengatakan jumlah masyarakat yang mendaftar program kartu Pra Kerja sejak 11 April hingga akhir Oktober mencapai 42 juta peserta.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rudy Salahuddin mengatakan seluruh masyarakat dari 514 kabupaten/kota sudah terjaring dalam proses pendaftaran tersebut.
“Respons dan antusiasme masyarakat sangat tinggi pada program pra Kerja yang berbasis digital sebagai paradigma baru pengembangan SDM karena mampu menjangkau seluruh wilayah NKRI,” jelas Rudy dalam diskusi virtual, Selasa.
Rudy menjelaskan dari 10 gelombang pendaftaran yang sudah dibuka, sebanyak 5,6 juta orang ditetapkan sebagai peserta penerima bantuan dalam program Pra Kerja.
“Ini merupakan capaian besar dalam suatu pelaksanaan program pemerintah,” imbuh dia.
Rudy menjelaskan dalam ekosistem pelatihan Pra Kerja, terdapat 7 mitra platform digital dan 147 lembaga pelatihan yang menawarkan lebih dari 1.500 program pelatihan.
Selanjutnya pada tahun 2021 program Pra Kerja akan terus dilakukan dengan berbagai perbaikan dan peningkatan kualitas dalam penyelenggaraan pelatihan.
“(Kita berupaya) bagaimana menjaga kesinambungan model pelatihan pada program Pra Kerja ke depan,” tambah Rudy.
Dia mengatakan pemerintah juga menerima usulan pelatihan yang diajukan oleh lembaga pendidikan formal mulai dari SMA/SMK hingga pendidikan tinggi dan politeknik, serta melibatkan swasta dalam memanfaatkan program Pra Kerja.
Rudy menjelaskan program Pra Kerja merupakan inovasi dalam pelatihan dengan menggunakan marketplace yang mempertemukan langsung peserta dengan jasa pelatihan dan bantuan biaya pelatihan diberikan langsung ke peserta.
Pendaftaran peserta juga dilakukan mandiri, tanpa perantara dengan melibatkan lembaga pelatihan yang inklusif dan kompetitif serta jenis pelatihan beragam dan relevan yang dapat dilakukan online maupun hybrid dan offline.
“Bisnis proses yang baru inilah yang kemudian menimbulkan polemik di masyarakat. Ini merupakan terobosan pemerintah, baru kali ini program pemerintah yang dari awal sampai akhir menggunakan teknologi digital,” lanjut Rudy.
Dia menjelaskan dalam rangka menindaklanjuti polemik, pemerintah telah melakukan perbaikan dan perkembangan tata kelola program dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak. (Aza/Ant)
