CIPS Minta Pemerintah Evaluasi Izin Impor Pangan

impor pangan

Indonesiainside.id, Jakarta – Kepala Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengatakan pemerintah perlu mengevaluasi sistem perizinan impor pangan karena sistem yang ada rentan terhadap pelanggaran.

“Pengurusan izin impor yang berlarut-larut juga berpotensi menimbulkan biaya tambahan yang nantinya dikhawatirkan akan berdampak pada harga jual komoditas tersebut. Lagi-lagi konsumen yang akan dirugikan,” kata Felippa di Jakarta, Kamis(5/11).

Felippa menjelaskan bahwa implementasi sistem perizinan impor non-otomatis dapat berdampak pada tertundanya proses perizinan impor yang pada akhirnya menyebabkan kekurangan pasokan dan meroketnya harga di pasar.

Akibat izin impor pangan dan pertanian masih bergantung pada kebijakan dan koordinasi antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Pertanian, prosesnya seringkali menghabiskan waktu yang lama.

Menurut Felippa, pengurusan perizinan impor yang memakan waktu itu menghilangkan momentum yang strategis bagi importir untuk mengimpor, yaitu di saat harga di pasar internasional sedang murah. Bahkan karena keterlambatan, saat komoditas yang diimpor sampai ke Tanah Air, malah bisa bersamaan dengan masa panen sehingga akhirnya merugikan petani.

Ada pun Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) melaporkan bahwa penundaan penerbitan izin impor telah menyebabkan harga bawang putih di DKI Jakarta melonjak dari Rp40.000 per kg pada Januari menjadi Rp70.000 per kg pada Februari 2020.

KPPU juga mengatakan hal ini biasa terjadi pada triwulan pertama setiap tahun ketika izin impor biasanya diterbitkan.

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here